Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah dan Partai Golkar menghargai aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil, termasuk dalam paket 17+8 tuntutan rakyat yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.
“Kami menghargai semua perkembangan aspirasi dari teman-teman mahasiswa, dari masyarakat, sebagai bagian dari kontrol. Negara kita adalah negara demokrasi,” ujar Bahlil usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu pun juga menegaskan bahwa Partai Golkar tidak akan tinggal diam.
Dia menyebut partainya akan mempelajari secara seksama seluruh poin yang disampaikan dalam tuntutan tersebut dan akan memberikan respons yang proaktif dan terukur.
“Sudah barang tentu ini bagian dari proses bagaimana kita dorong agar demokrasi ke arah yang lebih baik,” tegas Bahlil.
Tuntutan rakyat 17+8 sendiri merupakan paket aspirasi yang disampaikan oleh aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil, yang berisi 17 tuntutan utama dan 8 tambahan, mulai dari isu ketenagakerjaan, hukum, HAM, lingkungan, hingga reformasi politik dan pendidikan.
Berdasarkan dokumen yang beredar luas di media sosial, Tuntutan Rakyat dibagi untuk beberapa target dan tenggat waktu yang berbeda. 17 Tuntutan Rakyat wajib diselesaikan dalam sepekan hingga 5 September 2025 oleh Presiden Prabowo, DPR, ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, dan kementerian sektor ekonomi.
Selanjutnya, masyarakat sipil juga mengajukan daftar 8 Tuntutan kepada seluruh jajaran pemerintahan Republik Indonesia yang harus diselesaikan dalam satu tahun atau hingga 31 Agustus 2026.