Kalau nggak di-develop berarti kontribusi kami kepada pemerintah yang sekitar 4 miliar dolar AS per tahun itu berhenti,
Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menyebut negosiasi terkait penambahan saham 10 persen masih dilakukan dengan pemerintah Indonesia agar kontribusi terhadap perekonomian nasional terus berlanjut.
Menurut Tony, Indonesia masih memiliki sumber tembaga yang dapat dieksplorasi, dan dinilai akan merugikan bila tidak dilanjutkan.
“Kalau nggak di-develop berarti kontribusi kami kepada pemerintah yang sekitar 4 miliar dolar AS per tahun itu berhenti,” kata Tony di Jakarta, Rabu.
Pertambangan Freeport, lanjutnya, telah berkontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 700 juta dolar AS per tahun dan lebih dari 30 ribu lapangan pekerjaan.
Dia mengatakan, tidak ada pihak yang diuntungkan apabila kerja antara MIND ID dan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.
Lebih lanjut, ia menyampaikan apabila divestasi dapat dilanjutkan hingga 2061 maka Freeport dapat terus memberikan kontribusi lebih bagi perekonomian.
“Kalau kemudian bisa dilakukan lebih lanjut lagi sampai 2061 atau bahkan lebih, maka manfaat-manfaat ekonomi itu akan terus berlanjut,” ujarnya.
Namun demikian, Tony mengatakan, saat ini belum ada pembaruan terkait dengan negosiasi penambahan saham.
“Itu still under discussion, mudah-mudahan bisa tercapai kesepakatan,” imbuhnya.
Saat ini Mind ID memegang saham mayoritas PTFI sebesar 51 persen. Indonesia meminta tambahan 10 persen kepemilikan saham Freeport, sebagai syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI.
Pada tahun lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut penambahan saham 10 persen PT Freeport Indonesia (PTFI) masih menunggu finalisasi rencana investasi dari perusahaan tambang tersebut.
Erick mengatakan, perhitungan rencana investasi memang harus dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Freeport merupakan hal yang wajar.
Ia memastikan, pembahasan mengenai divestasi dari Freeport masih akan terus berlanjut hingga mencapai kesepakatan.
Lebih lanjut, Erick menyampaikan, sebagai perwakilan dari pemerintah, Kementerian BUMN harus memastikan semua berjalan dengan baik, terlebih PTFI merupakan anak usaha dari Mind ID, BUMN Holding Pertambangan. Ia pun berharap pembahasan ini dapat segera diselesaikan.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.