Quraish Shihab hingga Kardinal Suharyo Minta Prabowo Perintahkan Polri Hentikan Tindakan Eksesif Nasional 3 September 2025

Quraish Shihab hingga Kardinal Suharyo Minta Prabowo Perintahkan Polri Hentikan Tindakan Eksesif
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gerakan Nurani Bangsa meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepolisian RI segera mengevaluasi kepemimpinan dan kebijakan internalnya agar tidak lagi terjadi tindakan eksesif atau di luar batas terhadap masyarakat, khususnya dalam menangani aksi unjuk rasa.
Pesan itu disampaikan Alissa Wahid saat membacakan “Pesan Kebangsaan” Gerakan Nurani Bangsa di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
“Memerintahkan Kepolisian untuk secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara lainnya,” kata Alissa dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jakarta.
Pesan kebangsaan ini ditandatangani sejumlah tokoh lintas agama, budaya, dan profesi, antara lain Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M Quraish Shihab, KH Ahmad Mustofa Bisri, Kardinal Ignatius Suharyo, Franz Magnis-Suseno SJ, Alissa Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Supelli, hingga budayawan Slamet Rahardjo.
Alissa menegaskan, kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat harus menjadi pijakan utama negara.
Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dan represifitas aparat dalam menghadapi aksi unjuk rasa harus dihentikan.
“Hentikan segala tindak kekerasan dan represifitas dalam menangani aksi unjuk rasa sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi,” tutur dia.
Selain soal Polri, Gerakan Nurani Bangsa menilai Presiden perlu memimpin jajaran negara untuk bersikap etis, sederhana, dan patut demi memulihkan kepercayaan publik.
Mereka juga mendorong pemerintah menjaga stabilitas ekonomi secara transparan, menghapus fasilitas berlebihan bagi pejabat publik, serta memperkuat program kesejahteraan sosial alih-alih membebani rakyat dengan pajak baru.
Gerakan Nurani Bangsa menekankan pentingnya menegakkan prinsip supremasi sipil dalam demokrasi Indonesia.
“Memastikan berjalannya prinsip Supremasi Sipil dalam pelaksanaan Demokrasi di Indonesia serta menguatkan kembali TNI/Polri yang profesional dan fokus pada tugas pokok fungsinya,” terang Alissa.
Pada saat yang sama, masyarakat diajak menumbuhkan kesadaran kolektif secara damai, tanpa kekerasan, perusakan, maupun penjarahan.
Pesan Kebangsaan ini ditujukan untuk merespons adanya gelombang aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025.
Diketahui, mulanya aksi demonstrasi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu.
Situasi semakin memanas setelah insiden tewasnya Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat pembubaran aksi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam.
Keesokan harinya, aksi solidaritas menuntut pertanggungjawaban atas insiden tersebut meluas, tidak hanya di Jakarta tetapi juga ke sejumlah daerah lain.
Namun, situasi demonstrasi berkembang tidak kondusif.
Massa yang marah membakar fasilitas umum, menyerang sejumlah titik, termasuk markas aparat, hingga menyebabkan kerusuhan di beberapa lokasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.