Bondowoso (beritajatim.com) – Serangan hama wereng coklat dan tikus menyerang lahan pertanian di tiga kecamatan di Kabupaten Bondowoso.
Ketiga kecamatan itu di antaranya Tenggarang, Wonosari, dan Kecamatan Bondowoso. Luas serangan mencapai sekitar 7,5 hektare.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bondowoso, Hendri Widotono, menyampaikan bahwa serangan hama terjadi secara sporadis dan belum bersifat masif.
“Kalau di Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, sekitar 2 hektare. Tapi masih taraf 5 persen, belum sampai yang mendasar,” ujarnya pada BeritaJatim.com, Selasa (13/5/2025).
Meski demikian, langkah pengendalian cepat sudah dilakukan oleh petugas lapangan. “Kalau terlambat bisa fatal. Tapi ini gejala awal, langsung kita ambil gerakan,” tambah Hendri.
Serangan hama tersebut turut mempengaruhi rendahnya serapan pupuk bersubsidi di Bondowoso. Hingga akhir April 2025, dari alokasi 32 ribu ton pupuk Urea, baru tersalurkan sekitar 10 ribu ton atau 31 persen.
Sementara pupuk NPK dari alokasi 22 ribu ton baru tersalurkan sekitar 10 ribu ton atau 36 persen.
“Memang ada beberapa kendala yang menyebabkan serapan pupuk rendah,” ujar Sri Purwanto, Manajer Penjualan PT Pupuk Indonesia Wilayah Jawa Timur, dalam forum serap aspirasi pengecer pupuk di Hotel Ijen View.
Selain hama, tingginya curah hujan beberapa waktu lalu menyebabkan banjir di sejumlah lahan pertanian, sehingga petani menunda aktivitas tanam dan pemupukan.
Meski demikian, PT Pupuk Indonesia menargetkan penyaluran pupuk bersubsidi bisa mencapai 40 persen pada Mei 2025.
Sri Purwanto menegaskan bahwa distribusi pupuk dilakukan melalui jalur resmi dan berbasis aplikasi T-Pubers, dengan data petani berdasarkan nama dan NIK. “Sejauh ini di Bondowoso tidak ditemukan kesalahan data hingga April,” katanya.
Dalam forum tersebut, sejumlah pengecer juga mengusulkan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk untuk menambah margin keuntungan kios. Usulan ini dinilai bisa meminimalisir potensi penyelewengan dan mempercepat distribusi.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mendorong pembentukan organisasi baru untuk menjembatani aspirasi pengecer dan pangkalan di lapangan.
Ia mendeklarasikan Asosiasi Pengecer Pupuk Indonesia (APPI) dan Asosiasi Pangkalan Gas Indonesia (APGI) di tempat yang sama.
“Ini bukan hanya pertama di Indonesia, tapi juga di dunia,” ungkap Nasim.
Ia berharap, kehadiran APPI dan APGI menjadi wadah legal yang mampu menyuarakan kebutuhan pengecer dan pangkalan secara nasional, serta menjadi mitra strategis pemerintah pusat dan daerah.
Nasim juga menyampaikan bahwa kuota pupuk subsidi tahun 2025 untuk wilayahnya mengalami kenaikan, yakni 32 ribu ton Urea dan 22 ribu ton NPK.
“Tantangannya sekarang bukan di stok, tapi di serapan. Kami harap distribusi lebih baik dan tepat sasaran,” pungkasnya. (awi/ian)