Jaringan Kripto Disanksi terkait Rusia, Presiden Kirgistan Ajukan Banding ke Trump-Starmer

Jaringan Kripto Disanksi terkait Rusia, Presiden Kirgistan Ajukan Banding ke Trump-Starmer

JAKARTA – Presiden Kirgistan Sadyr Japarov mengajukan banding kepada Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Kamis setelah London menjatuhkan sanksi terhadap jaringan kripto Kirgistan yang menurut mereka digunakan oleh Rusia untuk menghindari sanksi terhadap Moskow.

“Saya akan mengajukan banding kepada para pemimpin tertinggi negara-negara ini, kepada (Presiden AS) Donald Trump dan (Perdana Menteri Inggris) Keir Starmer,” ujar Japarov kepada kantor berita pemerintah Kirgistan, Kabar, dilansir Reuters, Kamis, 21 Agustus.

“Tidak perlu mempolitisasi ekonomi,” sambungnya.

London pada Rabu memberlakukan sanksi yang menargetkan infrastruktur di balik A7A5, stablecoin yang dipatok rubel yang diluncurkan di Kirgistan.

Inggris mengklaim telah memindahkan $9,3 miliar dalam empat bulan.

Perusahaan yang berbasis di Luksemburg dan empat entitas Kirgistan, termasuk Grinex LLC dan Old Vector LLC, yang terkait dengan infrastruktur di balik A7A5, menjadi sasaran sanksi.

AS menjatuhkan sanksi kepada Grinex dan Old Vector minggu lalu, dengan mengatakan mereka terlibat dalam memfasilitasi penghindaran sanksi dan mendukung aktivitas kripto ilegal.

Japarov membantah salah satu dari 21 bank di Kirgistan terlibat dalam upaya menghindari sanksi.

“Untuk mencegah mereka terkena sanksi, kami telah memutuskan bahwa hanya Bank Keremet milik negara yang akan bekerja dengan rubel Rusia. Semua operasi dikendalikan oleh negara, dan keuntungannya masuk ke anggaran negara,” kata Japarov.

Washington menjatuhkan sanksi kepada Bank Keremet pada Januari, dengan alasan bahwa bank menengah tersebut menciptakan pusat pembayaran perdagangan dan membantu Moskow menghindari pembatasan. Keremet menyatakan akan menentang keputusan tersebut.

“Kami siap untuk mematuhi kewajiban internasional,” kata Japarov.

“Tetapi saya tidak akan membiarkan kepentingan warga negara kami dan perdagangan serta pembangunan ekonomi negara ditiadakan,” imbuh dia.