JAKARTA – Pemerintah merencanakan anggaran subsidi listrik pada tahun 2026 sebesar Rp104,6 triliun atau lebih tinggi 17,5 persen jika dibandingkan dengan outlook tahun 2025 sebesar Rp89,07 triliun.
Dikutip di Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun ANggaran 2026, disebutkan jika peningkatan alokasi ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan biaya pokok produksi (BPP) tenaga listrik serta peningkatan volume listrik bersubsidi.
Kenaikan BPP Tersebut disebabkan antara lain oleh peningkatan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Asal tahu saja, dengan mempertimbangkan gejolak yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dalam menetapkan nilai tukar rupiah sebesar Rp16.500 pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Kedua, pemerintah juga mempertimbangkan peningkatan pemakaian bahan bakar biomassa untuk cofiring pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dan kenaikan bauran energi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).
Adapun arah kebijakan subsidi listrik tahun anggaran 2026 antaralain untuk subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) disertai dengan penyesuaian tarif atau tariff adjustment untuk pelanggan subsidi. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan ketepatsasaran agar subsidi diberikan kepada rumah tangga yang berhak dan mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal dan lingkungan
“Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi dampak emisi melalui penerapan pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkunga,” demikian tertulis dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, dikutip Selasa, 19 Agustus.