Sumenep (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Senin (19/5/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk evaluasi atas 100 hari kerja Bupati Achmad Fauzi dan Wakil Bupati Dewi Khalifah Imam Hasyim yang dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.
Mahasiswa membawa spanduk besar bertuliskan “Evaluasi Kinerja 100 Hari Fauzi Imam”, serta sejumlah poster protes seperti “Kami Tak Butuh Janji, Kami Butuh Bukti”.
“Ini sudah 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sumenep. Tapi tidak terlihat perubahan yang baik. Bupati terkesan tidak punya program kerja yang jelas,” ujar salah satu orator, Abd. Halim, dalam orasinya.
Ia menyoroti bahwa janji-janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat belum ada yang terealisasi. “Keseriusan Pemerintah hanya omong kosong. 100 hari kinerja Bupati – Wakil Bupati tidak membuktikan keseriusan memenuhi janji. Jalan masih banyak yang rusak. Fasilitas di tempat wisata banyak yang rusak. Padahal katanya wisata merupakan program unggulan Sumenep,” tegasnya.
Mahasiswa juga menuntut agar Bupati dan Wakil Bupati segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak memberikan manfaat.
Beberapa dinas yang disorot adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) karena kondisi infrastruktur jalan dan fasilitas umum yang masih buruk, serta Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) yang dianggap gagal menjalankan tagline “Bismillah Melayani”. AMS menilai pelayanan terhadap pemuda tidak maksimal dan kalender event pariwisata tidak berdampak nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.
Mahasiswa juga mendesak agar BUMD seperti PT Sumekar dan PT WUS dibubarkan. “Kami juga meminta BUMD yang tidak memberikan manfaat bagi daerah seperti PT Sumekar dan PT WUS sebaiknya dibubarkan saja, daripada membebani APBD,” kata Halim.
Aksi unjuk rasa ini berakhir dengan permintaan mahasiswa agar Bupati dan Wakil Bupati menemui mereka secara langsung untuk mendengarkan aspirasi dan tuntutan yang disampaikan. [tem/beq]