Momen Tunanetra Berkursi Roda Ikut Demo Pro Palestina Tetap Ditangkap Polisi London

Momen Tunanetra Berkursi Roda Ikut Demo Pro Palestina Tetap Ditangkap Polisi London

JAKARTA – Kepolisian London atau Scotland Yard tetap melakukan penangkapan terhadap ratusan pendemo aksi protes serangan militer lanjutan ke Gaza. Demonstrasi damai itu berlangsung di alun-alun Kota London.

Salah satu yang ditangkap adalah seorang pria tunanetra berkursi roda yang merupakan peserta demonstrasi pro Palestina pada 9 Agustus tersebut.

Kursi rodanya didorong polisi dari kerumuman demonstran damai. Sementara pendemo lain meneriaki polisi yang mengamankan tunanetra itu: “Kamu seharusnya malu!”

Dokumentasi video penangkapan tunanetra pendemo itu diabadikan oleh Defend our Juries, kolektif masyarakat sipil Inggris yang mengorganisir aksi protes anti pendudukan di Palestina.

“Polisi Metropolitan London menangkap seorang pria tuna netra penyandang disabilitas dalam aksi unjuk rasa di Lapangan Parlemen, tempat ratusan orang memegang plakat bertuliskan “Saya menentang genosida. Saya mendukung Palestine Action,” tulis Defend our Juries dalam akun X-nya.

BREAKING: Met police arrest a disabled blind man at the Parliament Square protest, where many hundreds are holding placards which say “I oppose genocide. I support Palestine Action” pic.twitter.com/RABO0ID78g

— Defend our Juries (@DefendourJuries) August 9, 2025

Aksi demonstrasi di alun-alun London yang diikuti ratusan warga Inggris ini juga bentuk dukungan kepada organisasi Palestine Action, yang kerap menggelar aksi protes agar Inggris tidak terlibat kejahatan perang dengan membantu mengirimkan logistik militer untuk tentara Israel menyerang Gaza.

Sebelumnya, kegiatan Palestine Action dilarang oleh Pemerintah Inggris setelah para aktivisnya menerobos masuk pangkalan angkatan udara Inggris di Braiz Norten, Jumat 20 Juni. Aktivis pro Palestina tersebut merusak dua pesawat Voyager dengan menyiran cat merah ke bagian mesin alutsista itu. 

Larangan Palestine Action berkegiatan di Inggris tercantum dalam Undang-Undang Terorisme Inggris yang diterbitkan awal Juli 2025.