Wow! Momen Efisiensi, Anggaran Seragam Anggota DPRD Magetan Tembus Rp313 Juta

Wow! Momen Efisiensi, Anggaran Seragam Anggota DPRD Magetan Tembus Rp313 Juta

Magetan (beritajatim.com) – Di tengah seruan penghematan dan pembatasan anggaran di berbagai sektor alias efisiensi, DPRD Kabupaten Magetan tetap mengalokasikan dana besar untuk kebutuhan seragam dinas anggota dewan. Pada tahun 2025, sebanyak 45 legislator menerima seragam baru dengan total anggaran mencapai Rp313,4 juta.

Meski terjadi pengurangan jumlah pakaian dibandingkan tahun sebelumnya, biaya pengadaan tetap tinggi. Tahun lalu, tiap anggota DPRD menerima lima stel pakaian, sementara tahun ini hanya tiga stel.

“Dibandingkan tahun lalu yang dapat lima stel, tahun ini hanya tiga stel saja,” ujar Dwi Nur Rahmawati Solekha, Kepala Bagian Program dan Keuangan DPRD Magetan, Selasa (20/5/2025).

Dwi menjelaskan, masing-masing anggota mendapatkan dua stel Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan satu stel tambahan sebagai bagian dari hak kesejahteraan dewan. Selain itu, anggota baru yang ditunjuk melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) mendapatkan jatah sembilan stel, dengan anggaran tersendiri sesuai regulasi yang berlaku.

Pada tahun anggaran sebelumnya, paket lengkap seragam dewan mencakup lima jenis pakaian: PSL (Pakaian Sipil Lengkap), PKJ (Pakaian Kerja Jas), PSH (Pakaian Sipil Harian), PDL (Pakaian Dinas Lapangan), dan PSR (Pakaian Sipil Resmi). Tak hanya itu, pin DPRD berbahan kuningan senilai Rp20 juta turut menjadi bagian dari atribut wajib anggota dewan.

Pihak sekretariat DPRD Magetan memastikan kualitas seragam tetap berada pada standar premium. Penampilan dinilai sebagai bagian penting dalam menunjang fungsi dan tugas legislatif.

Namun, di tengah terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, hingga kebutuhan dasar masyarakat, pengadaan seragam dinas dengan nilai ratusan juta rupiah tetap menjadi pos belanja yang dipertahankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai prioritas penggunaan dana daerah dan sensitivitas terhadap kondisi fiskal masyarakat luas. [fiq/aje]