Pertumbuhan Ekonomi RI Disebut Termasuk Tertinggi di ASEAN, Serap 97 Persen Angkatan Kerja Nasional 7 Agustus 2025

Pertumbuhan Ekonomi RI Disebut Termasuk Tertinggi di ASEAN, Serap 97 Persen Angkatan Kerja
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyinggung pertumbuhan ekonomi RI yang mencapai 5,12 persen, di mana Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di ASEAN.
Pemerintah pun berkomitmen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai strategi, termasuk di antaranya percepatan investasi, kemudahan perizinan berusaha, dan peningkatan konsumsi rumah tangga.
“Bapak Presiden memberi arahan terkait dengan perkembangan perekonomian. Dan perkembangan perekonomian dengan pertumbuhan 5,12 persen. Kita ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN,” ujar Airlangga di Istana, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Airlangga menambahkan, peningkatan tersebut juga tecermin dari sisi ketenagakerjaan. Menurutnya, sebanyak 97,73 persen penduduk dalam angkatan kerja telah terserap.
Selain itu, Prabowo memandang bahwa daya saing dengan berbagai negara menjadi penting.
Maka dari itu, kata Airlangga, Prabowo mendorong percepatan reformasi perizinan berusaha.
“Pemerintah telah mengeluarkan PP yang terkait dengan kemudahan perizinan yang menggunakan metode positif. Nah ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Lalu, memasuki semester kedua tahun 2025, pemerintah juga menitikberatkan pada upaya menjaga daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga.
Airlangga mengatakan, sejumlah program unggulan disiapkan, termasuk dorongan terhadap investasi kawasan, ekspor, serta pembiayaan sektor perumahan.
“Untuk perumahan ada FLPP. Kemudian juga baru diluncurkan KUR perumahan. KUR perumahan itu kreditnya bersifat revolving dengan Rp 5 miliar bisa di-revolve 4 kali. Sehingga bisa disiapkan sampai dengan 20 miliar. Nah itu untuk mendorong sektor konstruksi dan itu melibatkan hanya kontraktor yang UMKM,” kata Airlangga.
Selain itu, fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah hingga Rp 2 miliar juga tetap dilanjutkan hingga akhir 2025.
Di samping itu, pemerintah juga tengah menyiapkan program strategis dalam rangka menyambut periode Natal dan Tahun Baru 2026.
Lebih lanjut, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan menjadi agenda khusus yang akan disampaikan oleh Presiden pada 15 Agustus mendatang.
Namun demikian, Prabowo juga menekankan bahwa program-program non-anggaran yang dapat memperkuat iklim investasi harus tetap menjadi prioritas kementerian dan lembaga.
“Arahan Bapak Presiden tentu seluruh program yang terkait dengan non-anggaran ini harus terus didorong oleh kementerian/lembaga. Karena investasi menjadi kunci dari pada pertumbuhan ekonomi selanjutnya,” imbuh Airlangga.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.