SPPG Lalai Diminta Ditutup, BGN Sebut Fokus Tingkatkan SOP dan Kualitas Layanan Nasional 29 Juli 2025

SPPG Lalai Diminta Ditutup, BGN Sebut Fokus Tingkatkan SOP dan Kualitas Layanan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Juli 2025

SPPG Lalai Diminta Ditutup, BGN Sebut Fokus Tingkatkan SOP dan Kualitas Layanan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Gizi Nasional (
BGN
) Dadan Hindayana merespons Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Charles Honoris
yang meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau
Dapur Makanan Bergizi
Gratis (MBG) bisa diberikan teguran tegas, berupa pencabutan izin operasional.
Hal ini dinilai penting apabila SPPG tersebut terbukti lalai sehingga membahayakan keselamatan anak-anak dalam memberikan MBG.
“Kami tangani kasus per kasus, (karena) satu dengan yang lain berbeda kejadiannya,” kata Dadan, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/7/2025).
Dia menegaskan, alih-alih menutup SPPG, pihaknya sekarang fokus pada standar operasional prosedur (SOP) dan kualitas layanan dalam penyaluran MBG.
“Peningkatan SOP dan kualitas layanan menjadi fokus utama,” lanjut dia.
Saat ditanya mengenai rencana pemberian asuransi untuk para penerima manfaat MBG, dia mengatakan bahwa hal tersebut masih dalam kajian.
“(Asuransi) masih dalam kajian,” tegas Dadan.
Sejak diluncurkan pada Januari 2025,
kasus keracunan
MBG kerap kali terjadi.
Terbaru, kasus
keracunan MBG
terjadi terhadap sekitar 200 siswa di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Rinciannya, SMP Negeri 8 Kota Kupang yakni 130 anak.
Kemudian, SMA Negeri 1 Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 58 orang.
Selanjutnya, SD Negeri Tenau Kota Kupang sebanyak 13 orang, SMK Don Bosco Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 10 orang, SMK Negeri 2 Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 7 orang, dan SMA Negeri 1 Taebenu, Kabupaten Kupang, sebanyak 2 orang.
Sebelumnya, Charles mengatakan bahwa BGN tidak boleh menutup mata dan terlalu mengejar jumlah penerima manfaat MBG setelah memiliki alokasi anggaran yang besar.
“Yang paling utama adalah kualitas dari manfaat MBG itu sendiri,” kata Charles di Jakarta, Minggu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.