JAKARTA – Presiden AS Donald Trump akhirnya turun tangan ke ASEAN. Selang 3 hari perang Thailand-Kamboja, Trump meminta kedua negara berdamai.
Trump pada Sabtu menghubungi para pemimpin Kamboja dan Thailand untuk mendesak gencatan senjata karena pertempuran di sepanjang perbatasan berlanjut memasuki hari ketiga.
“Panggilan telepon dengan Kamboja telah berakhir, tetapi kami akan menghubungi kembali mengenai penghentian perang dan gencatan senjata berdasarkan apa yang disampaikan Thailand. Saya mencoba menyederhanakan situasi yang rumit ini!” tulis Trump di platform media sosialnya dilansir Reuters, Sabtu, 26 Juli.
Sementara panggilan telepon kepada pemimpin Thailand sedang dilakukan.
Kamboja sebelumnya menyerukan gencatan senjata dengan Thailand setelah dua hari militer kedua negara bentrok di perbatasan.
Hal ini disampaikan Chhea Keo, duta besar negara itu untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kamboja meminta gencatan senjata segera — tanpa syarat — dan kami juga menyerukan solusi damai untuk sengketa ini,” kata Keo dikutip AFP sebagaimana dilansir Reuters, Sabtu, 26 Juli.
Pernyataan Keo disampaikan setelah pertemuan tertutup Dewan Keamanan yang dihadiri oleh Kamboja dan Thailand.
Thailand dan Kamboja saling serang dengan artileri berat untuk hari kedua pada Jumat, 25 Juli, saat pertempuran di perbatasan meningkat dan meluas.
Pemimpin Kamboja mengatakan Thailand telah menyetujui usulan gencatan senjata Malaysia tetapi kemudian mundur.
Dilaporkan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Thailand menyatakan setuju secara prinsip dengan usulan Malaysia untuk gencatan senjata antara pasukan Thailand dan Kamboja.
Thailand akan mempertimbangkan rencana tersebut, tetapi harus didasarkan pada kondisi lapangan yang sesuai.
“Perlu ditegaskan bahwa sepanjang hari, pasukan Kamboja terus melanjutkan serangan tanpa pandang bulu di wilayah Thailand,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Thailand dalam sebuah unggahan di X dilansir Reuters, Jumat, 25 Juli.
“Tindakan Kamboja menunjukkan kurangnya itikad baik dan terus membahayakan warga sipil,” sambung Kemlu Thailand.