SEMARANG – Premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas) masih menjadi ancaman serius bagi iklim investasi di Indonesia. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, menegaskan perlunya evaluasi rutin terhadap kinerja Satgas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Ormas di setiap daerah.
“Jangan takut pada oknum ormas. Negara tidak boleh tunduk,” tegas Bahtiar saat memberi arahan dalam forum Pembinaan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Hotel Grand Candi, Semarang, Jumat, 25 Juli 2025.
Kegiatan itu sekaligus menjadi momentum mengevaluasi keberadaan Satgas Terpadu di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Bahtiar meminta Forkopimda daerah memastikan satgas sudah terbentuk dan melakukan evaluasi rutin setiap Rabu.
Menurutnya, banyak ormas menyimpang dari tujuan awal. Alih-alih membangun, mereka justru merusak. “Berserikat itu ada batasnya. Jika melanggar, sanksinya bisa administratif sampai pembubaran,” ujarnya.
Data Ditjen Polpum mencatat 1.540 kasus gangguan investasi oleh ormas dan oknumnya sepanjang 2024. Bahkan, kerugian akibat premanisme ormas ditaksir mencapai Rp900 triliun berdasarkan laporan Kementerian Investasi.
“Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Negara harus hadir,” kata Bahtiar, seraya mencontohkan Vietnam dan Thailand yang kini unggul dalam menarik investor karena iklim keamanan mereka lebih terjaga.
Hadir dalam kegiatan itu unsur Forkopimda Jawa Tengah, mulai dari Kejaksaan, Kesbangpol, TNI, Polri, hingga Pemerintah Kota Semarang. Turut mendampingi Bahtiar, Direktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Sri Handoko Taruna, Direktur Ormas Budi Arwan, serta Sekda Provinsi Jateng, Sumarni.