JAKARTA – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran berniat kembali menghidupkan kerja sama dengan badan pengawas nuklir PBB meskipun ada pembatasan yang diberlakukan oleh parlemennya.
Tetapi Araghchi menekankan akses ke situs nuklirnya yang dibom menimbulkan masalah keamanan dan keselamatan.
Undang-undang baru tersebut menetapkan setiap inspeksi di masa mendatang terhadap situs nuklir Iran oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) memerlukan persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, badan keamanan tertinggi Iran.
“Risiko penyebaran bahan radioaktif dan risiko meledaknya sisa amunisi sangat serius,” kata Araghchi dikutip media pemerintah sebagaimana dilansir Reuters, Sabtu, 12 Juli.
“Bagi kami, pengawas IAEA yang mendekati lokasi nuklir memiliki aspek keamanan dan keselamatan para pengawas itu sendiri merupakan hal yang harus diperiksa,” sambunga.
Meskipun kerja sama Iran dengan badan pengawas nuklir belum berakhir, kerja sama tersebut akan mengambil bentuk baru dan akan dipandu serta dikelola melalui Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.