JAKARTA – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN akan mengusulkan tambahan anggaran pengadaan alat obat kontrasepsi (alkon) untuk tahun 2026.
Alasannya, dengan ditambahnya anggaran untuk ketersediaan alat kontrasepsi ini, maka pemerintah dapat mengontrol jumlah populasi penduduk yang seimbang melalui revitalisasi pelayanan program Keluarga Berencana (KB).
“Kami akan mengajukan kepada Presiden terutama agar berkenan untuk memperhatikan isu ini,” Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono kepada wartawan di Pinang, Kota Tangerang, Senin, 30 Juni.
“Dan kemudian blokir anggaran untuk persediaan alat kontrasepsi barangkali bisa untuk dibuka dan kemudian harapannya minimal mendapatkan anggaran yang sama dengan anggaran tahun lalu,” sambungnya.
Ia mengungkapkan bila tahun ini dalam penyediaan alat obat kontrasepsi hanya mendapat Rp200 miliar setelah adanya pemblokiran dalam efisiensi anggaran pemerintah.
Hal ini berbanding dengan tahun sebelumnya yakni mendapat anggaran sebesar Rp850 miliar.
“Kalau kita tidak menyediakan alat kontrasepsi yang mencukupi maka struktur penduduk kita yang sekarang itu sudah relatif flat, itu akan bisa melebar kembali di bawah,” katanya.
Menurutnya, ancaman dari ke tidak seimbangan stuktur penduduk yang saat ini terus mengalami peningkatan. Maka membludaknya kembali penduduk di Indonesia.
Oleh sebab itu, pihaknya harus segera mencari solusi alternatif dalam pengendalian potensi tambahan jumlah penduduk tersebut.
Salah satunya, lanjut Budi, yaitu berkoordinasi dengan seluruh provinsi perwakilan masing-masing untuk menghitung berapa kebutuhan yang real berdasarkan pada jumlah penduduk yang ada.
“Jumlah penduduk bisa meledak kembali dan itu tentu akan mempengaruhi banyak sektor di dalam penyediaan-penyediaan fasilitas umum, misalnya atau juga di dalam tata wilayah atau transportasi dan seterusnya. Oleh karena itu kita perlu memastikannya itu,” ujarnya.