Kemenbud Lanjutkan Penulisan Ulang Sejarah meski Fraksi PDI-P Minta Setop: Banyak Temuan Baru buat Ditulis

Kemenbud Lanjutkan Penulisan Ulang Sejarah meski Fraksi PDI-P Minta Setop: Banyak Temuan Baru buat Ditulis
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi
Kementerian Kebudayaan
(Kemenbud) Restu Gunawan mengatakan,
penulisan ulang sejarah
nasional tetap dilanjutkan karena ada sejumlah temuan baru.
Hal ini dikatakan Restu untuk menanggapi permintaan dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) di Komisi X DPR untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional yang saat ini masih dalam proses penggarapan.
“Saya kira sudah waktunya karena temuan-temuan baru, baik di bidang arkeologi, sejarah, temuan kan sudah banyak nih. Jadi ini kan perlu kita tulis, jadi masyarakat biar tahu gitu,” kata Restu saat ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
Restu mengatakan, buku sejarah nasional Indonesia sudah lama tidak diperbaharui sejak terakhir kali pemerintah menulis ulang sejarah pada 25 tahun lalu.
“Saya kira sudah waktunya karena temuan-temuan baru, baik di bidang arkeologi, sejarah, temuan kan sudah banyak nih,” ujarnya.
Restu juga menyebut paradigma masyarakat perlu diubah.
Penulisan ulang sejarah
bertujuan untuk menegaskan bagaimana perspektif Indonesia-sentris dalam narasi sejarah bangsa.
“Kita ini kan ingin mengubah juga paradigma berpikir kita tentang Indonesia sentris. Kita ingin melihat kehebatan Indonesia dari masa lalu sampai kini,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Kebudayaan
Fadli Zon
menyebut bahwa terakhir kali pemerintah menulis ulang sejarah dilakukan 25 tahun lalu.
“Lebih-lebih lagi karena kita terakhir menulis sejarah itu ya hingga 25 tahun yang lalu dan belum pernah ada lagi penulisan,” ujar Fadli, dalam Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Adapun ditargetkan proyek ini rampung pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan 80 tahun negara Indonesia merdeka.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P MY Esti Wijayati mengatakan, penulisan sejarah versi pemerintah saat ini telah menimbulkan polemik luas.
Bahkan, kata Esti, penulisan ulang sejarah nasional ini memunculkan gelombang keberatan dari para sejarawan dan masyarakat sipil.
“Saya kira pemerintah tidak perlu bertahan untuk terus menuliskan sejarah versi Kementerian Kebudayaan saat ini, karena begitu banyak catatan yang kemudian akan menimbulkan gejolak dan sekaligus mungkin tidak akan sesuai dengan fakta sejarah,” kata Esti, saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
Esti juga menyoroti sejumlah pernyataan kontroversial dari tokoh publik terkait sejarah, termasuk pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan massal tahun 1998 yang sempat menuai protes.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.