Surabaya (beritajatim.com) – Rencana aksi unjuk rasa besar-besaran oleh Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI) di Surabaya resmi dibatalkan. Keputusan itu diambil setelah perwakilan FSMI menggelar pertemuan dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (13/6/2025) malam.
“Iya benar (batal),” kata perwakilan FSMI, Baihaki Akbar saat dikonfirmasi, Sabtu (14/6/2025).
Menurut Baihaki, pembatalan aksi ini merupakan hasil dari sejumlah pertimbangan dan komitmen yang disampaikan oleh Pemkot Surabaya, salah satunya adalah kesepakatan untuk tidak lagi membuat konten video yang dinilai mendiskreditkan sekelompok suku atau asal daerah tertentu.
“Alasan kami FSMI membatalkan demo karena Pemkot Surabaya sudah sepakat untuk mencarikan solusi. (Pemkot sepakat untuk tidak) mendiskreditkan salah satu suku yang ada di Kota Surabaya,” jelas Baihaki.
Sebelumnya, FSMI menyampaikan kecaman terhadap konten video milik Pemerintah Kota Surabaya yang berkaitan dengan penertiban juru parkir resmi di area minimarket. Dalam video yang beredar luas di media sosial seperti TikTok melalui akun @Surabaya Terkini Official, FSMI menilai konten tersebut mengandung unsur yang bisa menyinggung etnis tertentu.
“Kami dari FSM akan menggelar aksi demo besar-besaran sebagai bentuk protes, peringatan terhadap Pemerintah Kota Surabaya,” ujar salah satu tokoh dalam video yang viral tersebut.
“Jangan hanya mengeluarkan stetmen Surabaya gaduh, yang membuat gaduh adalah Pemkot Surabaya,” lanjutnya.
FSMI bahkan sempat menyatakan akan menggelar aksi selama lima hari berturut-turut mulai Senin, 16 hingga 20 Juni 2025. Dalam informasi yang diterima redaksi, FSMI sempat mengusung lima tuntutan dalam rencana aksinya, di antaranya:
Meminta Wali Kota Surabaya menghentikan tindakan yang dianggap mencederai hati masyarakat Madura.
Menghentikan segala bentuk kegaduhan yang meresahkan warga kota.
Fokus pada pembangunan Kota Surabaya dari sisi pendidikan dan infrastruktur.
Tidak lagi sibuk membangun pencitraan lewat media sosial.
Tidak bersikap layaknya “raja” di Kota Surabaya.
Namun kini, dengan tercapainya kesepahaman antara kedua pihak, situasi dipastikan mereda. FSMI menyatakan akan terus mengawal janji Pemkot untuk menyikapi isu sosial dengan lebih bijak dan inklusif. [ram/ian]