Romahurmuziy Bantah "Obral" Kursi Ketum PPP: Tak Ada Jual-Beli Nasional 2 Juni 2025

Romahurmuziy Bantah “Obral” Kursi Ketum PPP: Tak Ada Jual-Beli
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Majelis Pertimbangan
PPP

Romahurmuziy
(Rommy) membantah anggapan dirinya mengobral atau memperdagangkan kursi Ketua Umum (Ketum) PPP.
“Dagang itu kan kalau ada yang menjual, ada yang membeli. Ini kan tidak ada yang menjual, dan tidak ada yang membeli,” ujar Rommy saat dihubungi
Kompas.com
, Minggu (1/6/2025) malam.
Rommy mempertanyakan alat ataupun jenis pembelian jika betul ada perdagangan dalam proses pemilihan Ketum PPP.
Dia menekankan PPP memiliki sejarah panjang, sehingga tidak bisa dibeli oleh apapun.
“Kalau membeli itu belinya mau pakai apa? Dan nilainya berapa?
Wong
PPP ini sejarahnya sangat panjang, tidak terbeli oleh berapapun,” ucapnya.
Rommy menyampaikan, nama-nama calon Ketum PPP yang dia sampaikan sejauh ini merupakan rangkuman dari suara para kader PPP.
Dia mempersilakan awak media untuk menelusuri cabang PPP mana yang menyuarakan nama tertentu.
“Seluruh media bisa mengutip mana-mana cabang yang meneriakkan nama Pak Amran, awalnya itu dari Sulawesi Selatan. Mana-mana yang meneriakkan Pak Anies, kemarin diulangi lagi, itu DKI. Nama Pak Dudung juga muncul karena memang salah satu Ketua DPC PPP di Banten itu adalah kerabat beliau,” jelas Rommy.
“Dan Pak Sandi dan Gus Yasin itu dari awal memang beliau dua kader terbaik partai. Begitu pun kalau nama Gus Ipul itu muncul dari Jawa Timur,” sambungnya.
Maka dari itu, Rommy kembali membantah dirinya disebut memperdagangkan kursi Ketum PPP.
“Dan itu yang saya sampaikan hanya rangkuman saja. Jadi kalau ada yang menyatakan saya memperdagangkan, ya itu tidak mengikuti media saja mungkin, kurang update,” imbuh Rommy.
Sebelumnya, Rommy ramai dikritik akibat langkahnya yang membuka peluang, bahkan menawarkan kursi Ketua Umum PPP kepada tokoh-tokoh eksternal partai.
Sejumlah elite partai berlambang kakbah itu memandang langkah Rommy tersebut merupakan bentuk eksploitasi dan memperdagangkan partai.
“(Langkah Rommy) Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan,” kata Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi dalam siaran pers, Senin (26/5/2025).
Rusli menegaskan, PPP punya mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terkait masuk dan keluarnya anggota partai, termasuk proses pemilihan ketua umum.
“Kami menyambut baik kalau memang ada tokoh yang mau bergabung bersama dan berjuang untuk membangun bangsa,
ahlan wa sahlan
. Tapi tentu semua ada mekanismenya, kalau di PPP ada AD/ART,” ujar dia.
Senada dengan Rusli, Ketua DPC PPP Jakarta Timur, Ahmad Rifa’i, juga melontarkan kritik tajam terhadap manuver Rommy menjelang Muktamar partai.
Dia menilai Rommy telah menjadikan PPP sebagai barang dagangan demi mendudukkan tokoh eksternal.
“Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah partai ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral ke mana-mana,” ujar Rifa’i dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5/2025).
Sementara itu, Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan juga menolak upaya menggadaikan PPP ke pihak-pihak eksternal semata-mata demi mengembalikan PPP menjadi partai politik yang punya kursi di parlemen.
Irfan mengingatkan, PPP merupakan partai warisan ulama sehingga jangan sampai tradisi dan jati diri PPP tergerus akibat akuisisi oleh pihak eksternal.
“Yang jelas adalah PPP ini adalah partai warisan ulama, partai yang berbasis pergerakannya tentang kepentingan umat. Nah, kami juga tentu tidak mau ya PPP itu seolah-olah, ya bukan diakuisisi, tapi tergadaikan hanya untuk kepentingan PPP kembali ke Senayan. Nah, itulah yang harus menjadi perhatian itu,” kata Irfan kepada Kompas.com, Selasa (27/5/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.