Jakarta, Beritasatu.com – Ribuan calon jemaah haji Indonesia yang memilih jalur haji furoda dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Hal ini terjadi setelah Kerajaan Arab Saudi secara resmi tidak menerbitkan visa haji furoda untuk musim haji 2025.
Padahal, sebagian besar jemaah haji furoda telah membayar biaya lebih tinggi dibanding jalur reguler, dengan harapan dapat menunaikan ibadah haji lebih cepat tanpa harus menunggu antrean kuota pemerintah.
Menjelang puncak ibadah haji di Arafah yang tinggal enam hari lagi, ribuan calon jemaah asal Indonesia masih terkendala visa. Kebijakan visa otoritas Saudi tahun ini memupuskan harapan mereka untuk bisa berangkat.
Menanggapi kondisi ini, Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (Asphirasi) menyampaikan usulan agar pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) turut mengelola jalur haji furoda secara resmi dan mandiri.
Menurut Asphirasi, keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan jalur haji nonpemerintah ini penting untuk mencegah praktik penipuan dan memberi kepastian hukum bagi para jemaah.
Selain itu, tingginya animo masyarakat terhadap jalur furoda menjadi alasan kuat perlunya regulasi yang lebih tegas.
“Jika pemerintah bisa mengelola langsung jalur furoda, akan tercipta sistem yang lebih aman dan terkontrol. Ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan negara terhadap warganya,” ujar perwakilan Asphirasi.
Saat ini, belum ada keputusan resmi dari Kemenag terkait usulan tersebut. Namun, gagalnya ribuan jemaah haji furoda berangkat tahun ini telah memicu kembali perdebatan publik soal tata kelola jalur ini di Indonesia.
Banyak pihak kini menanti langkah konkret dari pemerintah, terutama dalam merumuskan kebijakan dan regulasi jelas untuk haji furoda, agar kasus serupa tidak terulang pada musim haji berikutnya.