Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia dinilai tepat dalam merespons kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang ditetapkan Presiden Donald Trump. Perusahaan efek Verdhana Sekuritas menilai respons yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran ekonominya dianggap mampu meredam dampak negatif terhadap ekonomi nasional.
“Ini merupakan terobosan penting yang diapresiasi oleh komunitas bisnis. Perubahan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari kewajiban kaku menjadi skema insentif akan membantu mendorong daya saing industri,” tulis Verdhana dalam laporannya dikutip dari Antara, Rabu (9/4/2025).
Menghadapi tarif impor dari AS, Verdhana menilai Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengalihkan sebagian impor ke sektor unggulan AS, seperti produk pertanian, energi, dan teknologi. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan sikap diplomatis, tetapi juga membuka ruang strategis untuk menjaga hubungan dagang bilateral yang konstruktif.
Selain itu, pemerintah berencana memberikan insentif fiskal guna mempertahankan daya saing ekspor nasional dan menarik minat investor global. Pemerintah juga tengah menyusun langkah untuk memperluas pasar ekspor ke kawasan baru, termasuk Uni Eropa dan negara mitra lainnya.
Langkah selanjutnya yang dirancang oleh pemerintah adalah melakukan deregulasi di sektor perpajakan dan kepabeanan, demi meringankan beban usaha domestik. Tujuannya adalah menciptakan iklim bisnis yang lebih efisien dan kompetitif.
Di sisi lain, sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki akan tetap mendapatkan perlindungan penuh, baik dari ancaman tarif tinggi maupun praktik impor ilegal. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas lapangan kerja.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia tidak akan mengambil langkah balasan terhadap kebijakan tarif impor AS yang diterapkan Trump. Sebaliknya, jalur diplomasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
“Indonesia akan mendorong beberapa kesepakatan kerja sama baru dan sedang berkoordinasi dengan negara-negara ASEAN untuk menyatukan posisi dalam menghadapi kebijakan ini,” ungkap Airlangga.
Pertemuan antar pimpinan ASEAN dijadwalkan berlangsung pada 10 April 2025, sebagai forum konsolidasi untuk mengalibrasi sikap regional dalam menyikapi tekanan tarif impor dari AS.