Kemensos Targetkan 200 Sekolah Rakyat Dibangun di Tahun Ini

JABAR EKSPRES – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sekolah rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis.

Kemensos menggelar rapat sosialisasi dan pembentukan sekolah rakyat di Gedung Serba Guna, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (13/3).

Sekolah rakyat akan berkonsep asrama (boarding school), mulai jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

BACA JUGA: Pemprov Masih Kaji Wacana Ganti Rugi Investor Wahana Wisata Puncak Bogor yang Dibongkar

“Nanti kita lihat situasi dan kondisinya, sekarang kita sedang berkonsolidasi dengan bupati wali kota dan gubernur,”ujarnya.

Pembangunan sekolah rakyat tersebut, kata Gus Ipul, akan dibangun diaset maupun tanah milik pemerintah daerah (Pemda) yang diusulkan kepada kementerian sosial.

Sebelum dibangun di wilayah, Kemensos akan memverifikasi terlebih dahulu mana saja yang memenuhi kriteria, jika sudah layak akan dibangun tahun ini.

“Kita mohon kepada Bupati, Wali Kota yang memiliki aset maupun tanah, aset merupakan bangunan ataupun tanah itu bisa nanti diusulkan kepada kementerian sosial,” katanya.

BACA JUGA: Besok! Bupati Rudy Susmanto Undang Kepala Daerah se-Jawa Barat ke Bogor

Penerimaan peserta didik pada sekolah rakyat akan mendasarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan memetakan masyarakat berkategori miskin ekstrem dan miskin.

“Sekolah rakyat ini khusus untuk mereka yang miskin atau miskin ekstrem. Kalau dalam data tunggal sosial ekonomi dia berada di desil 1 dan desil 2,” jelasnya.

Kementerian Sosial terus mematangkan rencana penyelenggaraan sekolah rakyat yang dijadwalkan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

“Semua seluruh indonesia yang ditargetkan nanti 200 untuk tahun ini dan tahun depan,” imbuhnya.

BACA JUGA: Hadirkan BTP dan Konsultan, Pemkot Bogor Kaji Jalan Amblas di Batutulis

Gus Ipul melanjutkan, untuk kouta sekolah rakyat di Provisi Jawa Barat itu tergantung dari usulan pemerintah daerah masing-masing kota dan Kabupaten.

“Saya berharap di atas 30, saya berharapnya. Misalnya ada diatas 30 dari kabupaten kota.
Kita asumsikan sekarang 1 kabupaten 1 (sekolah rakyat) aja misalnya,” pungkasnya.