Potensi Gagalnya Negosiasi, Israel Siapkan Pembunuhan Tingkat Tinggi: Para Pentolan Hamas Matikan HP
TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel (IDF) berpotensi melakukan “pembunuhan tingkat tinggi” terhadap tokoh-tokoh penting organisasi perlawanan Palestina jika upaya mediasi mengenai tahap kedua gencatan senjata atau perpanjangan tahap pertama gencatan senjata, gagal.
Israel juga berpotensi melakukan operasi komando di daerah berpenduduk di Gaza jika negosiasi gagal, tulis laporan media Al-Akhbar, dilansir Ynet, dikutip Rabu (12/3/2025).
Media Lebanon itu mengutip sumber-sumber Palestina dalam laporannya.
Para narasumber itu, seperti ditulis Al-Akhbar, menekankan kalau pembunuhan tokoh penting dan operasi komando Israel tersebut dapat menyebabkan eskalasi dan memanasnya situasi saat ini secara bertahap.
Sumber dari organisasi perlawanan Palestina juga mengatakan kalau sayap militer mereka telah menginstruksikan anggotanya untuk mengambil “tindakan pencegahan keamanan yang diperlukan”.
Satu di antara langkah preventif tersebut adalah berhenti menggunakan handphone, atau komunikasi nirkabel lainnya.
“Sayap militer gerakan Palestina juga menginstruksikan untuk menanggapi ancaman musuh (Israel) dengan serius,” tulis laporan seperti dilansir Ynet.
Laporan Al-Akhbar mengklaim kalau komunikasi telepon para anggota Hamas sudah dimatikan di tengah buntunya perundingan untuk memperpanjang gencatan senjata.
BALAS ANCAMAN ISRAEL – Abu Obeida, juru bicara militer Brigade Al-Qassam membalas ancaman Israel yang mengultimatum untuk menyetujui tawaran AS soal perpanjangan gencatan senjata. Qassam menyatakan Israel berisiko membunuh sandera mereka sendiri yang ada di tangan Hamas. (Foto: rekaman video)
Seruan Hamas untuk Jihad
Juru bicara Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Obeida, pada Kamis pekan lalu merilis rekaman wawancara di mana ia menyebut Ramadan sebagai “bulan jihad.”
“Perlawanan Palestina menyampaikan pendiriannya kepada dunia dan para mediator mengenai klausul perjanjian gencatan senjata – mulai dari waktu pembebasan sandera hingga jumlah sandera yang dibebaskan dan memastikan pembebasan mereka secara aman dan terorganisasi,” katanya.
“Meskipun Israel berupaya berbohong, kami tetap berkomitmen pada perjanjian tersebut sebagai bentuk penghormatan atas darah para martir kami dan janji kepada para mediator,” lanjutnya.
“Israel telah mengabaikan banyak komitmennya terkait bantuan kemanusiaan, kebebasan bergerak bagi warga Gaza, dan terus melakukan kejahatannya baik di Jalur Gaza maupun di wilayah itu sendiri,” katanya.
ANGGOTA BRIGADE AL-QASSAM – Foto ini diambil pada Rabu (12/2/2025) dari publikasi resmi Brigade Al-Qassam (sayap militer Hamas) pada Sabtu (8/2/2025), memperlihatkan anggota Brigade Al-Qassam berdiri sebelum menyerahkan berkas kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) selama pertukaran tahanan ke-5 pada Sabtu (8/2/2025) sebagai bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza, dengan imbalan 183 tahanan Palestina. (Telegram Brigade Al-Qassam)
Putaran Baru Perundingan Gencatan Senjata Gaza Telah Dimulai
Dalam perkembangan terbaru, Hamas mengumumkan dimulainya putaran baru perundingan gencatan senjata dengan Israel pada Selasa malam.
Hamas menyatakan optimisme kalau perundingan tersebut dapat menghasilkan “kemajuan nyata” menuju tahap kedua perundingan.
Kelompok ini menyatakan harapannya untuk kemajuan menuju tahap kedua negosiasi.
Pejabat senior Hamas Abdel Rahman Shadid membuat pernyataan ini dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di platform digital resmi gerakan tersebut.
“Hamas memulai babak baru perundingan gencatan senjata hari ini,” kata Shadid, menekankan komitmen kelompok tersebut untuk terlibat “dengan penuh tanggung jawab dan sikap positif,” termasuk dalam hubungannya dengan utusan sandera AS, Adam Boehler.
AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar) (khaberni/tangkap layar)
“Kami berharap putaran ini menghasilkan langkah konkret menuju dimulainya fase kedua perundingan, yang menyiapkan panggung untuk menghentikan agresi, mengamankan penarikan pendudukan (Israel) dari Gaza, dan menyelesaikan kesepakatan pertukaran tahanan,” tambahnya.
Minggu lalu, Boehler bertemu dengan pejabat senior Hamas di Doha, Qatar, untuk membahas pembebasan tahanan Israel yang ditahan di Gaza, termasuk lima warga Amerika, tanpa sepengetahuan Israel.
Menurut perkiraan Israel, 59 sandera Israel masih berada di Gaza, dengan 24 orang diyakini masih hidup.
Sementara itu, lebih dari 9.500 warga Palestina ditahan di penjara-penjara Israel, di mana laporan hak asasi manusia menunjukkan kejadian-kejadian penyiksaan, perampasan hak asasi manusia, dan pengabaian medis, yang menyebabkan banyak kematian.
Negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas, yang dimediasi oleh Qatar, sedang berlangsung di Doha.
Hal ini terjadi setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda langkah ke tahap kedua perjanjian Gaza, yang dimaksudkan untuk mengakhiri permusuhan dan mengamankan penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut.
Tahap pertama perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel, yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir dengan dukungan AS, berlangsung dari 19 Januari hingga 1 Maret 2025.
Netanyahu belum melaksanakan tahap kedua, memprioritaskan pembebasan lebih banyak sandera Israel sambil menunda komitmen untuk menghentikan operasi militer dan menarik diri dari Gaza.
Pada tanggal 8 Maret, Netanyahu mengklaim Hamas telah menolak usulan AS untuk gencatan senjata sementara selama bulan Ramadan dan Paskah Yahudi.
Sementara itu, bantuan kemanusiaan ke Gaza diblokir pada tanggal 2 Maret, yang memperburuk krisis kemanusiaan.
Sejak Oktober 2023, lebih dari 48.500 orang — sebagian besar wanita dan anak-anak — telah tewas di Gaza selama operasi militer Israel.
Konflik tersebut sempat terhenti sementara selama gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan yang mulai berlaku pada bulan Januari.
Pada bulan November, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Selain itu, Israel menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakan militernya di daerah kantong tersebut.
(oln/ynet/*)
