Jakarta –
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani didampingi Wakil Menteri Todo Tua Pasaribu, menerima kunjungan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang didampingi wakilnya Immanuel Ebenezer Gerungan di kantornya pada Kamis (6/3).
Rosan mengatakan pentingnya kesiapan tenaga kerja untuk menarik investasi. Oleh karena itu, pertemuan tersebut dalam rangka membahas rencana kolaborasi untuk mendukung investasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang siap menghadapi tuntutan Industri modern.
“Salah satu yang mereka (investor) selalu sampaikan saat mereka berinvestasi itu adalah faktor kesiapan ketenagakerjaannya. Biasanya mereka membuat pabrik sekitar 2 tahun atau 3 tahun, tetapi di saat bersamaan mereka juga ingin talent tenaga kerjanya ini juga siap,” kata Rosan dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/3/2025).
Dengan semakin meningkatnya investasi terutama di sektor hilirisasi, Rosan menilai perlunya tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dalam lima tahun yang akan datang, realisasi investasi diperkirakan akan menciptakan lapangan pekerjaan baru sebanyak 2,8-2,9 juta tenaga kerja per tahun.
“Untuk tahun lalu saja, dari realisasi investasi sebesar Rp 1.700 triliun, tenaga kerja yang tercipta adalah 2,45 juta orang. Kami melihat pada tahun ini sampai lima tahun ke depan, tenaga kerja yang tercipta per tahun secara rata-rata mencapai 2,8-2,9 juta orang,” ujar Rosan.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan sudah memiliki infrastruktur pelatihan yang siap.
“Kami memiliki 303 Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia, yang bisa kita manfaatkan untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri,” kata Yassierli.
Lebih lanjut, Yassierli juga menyoroti pentingnya sertifikasi tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja nasional maupun internasional.
“Kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui secara profesional. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di bawah Kemnaker siap menjamin kualitas tenaga kerja yang tersertifikasi agar dapat bersaing secara nasional maupun internasional,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan itu, kedua kementerian akan menyusun perjanjian kerja sama teknis guna mengoptimalkan pelatihan tenaga kerja dan pemanfaatan data untuk kebijakan yang lebih berbasis kebutuhan industri.
“Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong investasi yang lebih inklusif, serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional melalui sinergi antara ketenagakerjaan dan hilirisasi industri,” ucapnya.
(acd/acd)
