Pabrik Sanken Tutup, 900 Karyawan Kena PHK – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melihat adanya alarm darurat dari tutupnya pabrik PT Sanken Indonesia. Pasalnya, sekitar 900 orang telah dipastikan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dia mengatakan sebanyak 400 orang bakal di-PHK pada Juni 2025. Setahun yang lalu pabrik di Cibitung, Bekasi ini telah merumahkan 500 karyawan.

“Dengan demikian, ditutupnya pabrik Sanken di Indonesia telah mengakibatkan 900 orang buruh kehilangan pekerjaan dengan masa kerja rata-rata 15 tahun dengan usia pekerja 30-40 tahun yang bisa dipastikan akan sulit mencari kerja pasca di-PHK,” ungkap Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/2/2025).

Dengan begitu, dia mengatakan tingkat pengangguran akan bertambah. Tren serupa terjadi di induatri tekstil, garmen, san alas kaki. Iqbal mencatat ribuan buruh di industri tersebut harus kehilangan pekerjaannya sepanjang 2024.

“400 orang buruh PT Sanken Indonesia yang merupakan anggota KSPI hingga saat ini masih bekerja sampai dengan Juni 2025. Manajemen perusahaan sudah memberitahu kepada karyawan dari satu tahun yang lalu bahwa perusahaan akan ditutup atau berhenti beroperasi pada bulan Juni 2025,” tuturnya.

Dia bilang, serikat pekerja FSPMI-KSPI PT Sanken Indonesia masih terus berunding dengan manajemen perusahaan tentang besaran pesangon dan hak-hak lainnya yang akan diterima pekerja.

PT Sanken Indonesia yang berasal dari Jepang ini telah setuju untuk memberikan pesangon karyawannya sebesar 2,6 kali peraturan undang-undang, atau 1,6 kali di atas 1 kali peraturan undang-undang.

Tetapi serikat pekerja masih menegosiasikan di atas 3 kali peraturan undang-undang. Alasannya rata-rata usia pekerja akan sulit mencari pekerjaan baru pasca PHK. Kemudian, perusahaan selama beroperasi di Indonesia puluhan tahun mendapatkan keuntungan yang besar sekali.

“Perundingan antara serikat pekerja FSPMI-KSPI dengan manajemen perusahaan masih terus berlangsung dan kedua belah pihak bersepakat tidak akan melibatkan pihak ketiga termasuk pemerintah dalam perundingan internal ini,” kata Said Iqbal.