Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar berharap Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Alasannya, agar permasalahan terkait haji dan umrah yang terus berulang.
“Salah satu, usulan kita dari awal adalah pemisahan kementerian agama dan kementerian haji,” kata pria karib diaapa Cak Imin dalam acara diskusi publik di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu, (19/2/2025).
Cak Imin lalu menceritakan permasalaham soal haji yang dialaminya saat menjadi pengawas haji. Kala itu, dia harus menunggu hingga dua hari di bandara ketika akan kembali ke Indonesia. Selain itu, ada juga problem jemaah terkait tenda saat berada di Mina.
“Pasti ada persoalan yang terulang ulang. Apakah di tenda, Mina. Apakah di saat Arafat, apakah transportasi yang delay, kepulangannya itu saya saja harus menunggu hampir 2×24 jam di bandara. Sebuah pengalaman yang amat sangat rumit,” kritik dia.
Cak Imin meyakini, dengan pemisahan kementerian urusan agama dan haji maka masing-masing bisa lebih fokus dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga persoalan haji tidak lagi terjadi.
Dia pun mengapresiasi bila saat ini baru hadir Badan Penyelenggaraan Haji. Sebab hal itu menjadi itikad baik Presiden Prabowo untuk membenahi masalah haji.
“Ini salah satu revolusi penyelenggaraannya. Alhamdulillah Pak Prabowo telah memulai, meskipun baru setengah revolusi. Yaitu ada badan penyelenggaraan haji, tapi belum menjadi kementerian. Kita berharap undang-undang haji yang akan kita bentuk nanti badan penyelenggara haji kita usulkan diubah menjadi kementerian haji dan umrah,” dia menandasi.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5137932/original/030361100_1739972453-bb2528cf-6626-4707-a9e3-d6166854edd9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)