JABAR EKAPRES – Ketegangan internal Karang Taruna Kota Banjar memuncak setelah tiga kecamatan (Purwaharja, Banjar, dan Langensari resmi melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua Karang Taruna Kota Banjar, Deni Herdiandi.
Isu transparansi anggaran, vakumnya program kerja, dan ketidakjelasan arah organisasi menjadi pemicu utama. Mosi ini disertai tuntutan penyelenggaraan KLB untuk memilih kepengurusan baru.
Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) Kota Banjar, Agus Sumitra, mengonfirmasi bahwa anggaran hibah dari Karang Taruna Provinsi Jawa Barat ke setiap kabupaten/kota memang sebesar Rp50 juta per tahun. Namun, dana yang diterima diklaim lebih kecil karena pemotongan pajak.
“Pemotongan pajak wajar terjadi, tetapi harus disertai laporan keuangan yang jelas. Sayangnya, hingga kini belum ada komunikasi intensif dengan Ketua Deni untuk membahas hal ini,” ujar Agus baru-baru ini.
BACA JUGA: Tak Kunjung Cair, Kontingen Juara Porkot Banjar Menanti Janji Hadiah Rp25 Juta
Agus Sumitra menyatakan MPKT akan memediasi pertemuan antara Deni dan perwakilan kecamatan. “Kami ingin duduk bersama, bahas masalah secara kekeluargaan,” ujarnya.
Jika mediasi gagal, KLB diprediksi menjadi opsi akhir. Namun, keputusan akhir berada di tangan Penjabat Wali Kota Banjar selaku pembina Karang Taruna.
Ketiadaan transparansi ini diperparah dengan pengakuan Yadi Kurniadi, Ketua Karang Taruna Kecamatan Purwaharja, yang menjabat sebagai bendahara namun tak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana. “Saya hanya tahu anggaran masuk, tetapi tidak ada keterbukaan soal penggunaannya. Ini merusak reputasi organisasi,” tegas Yadi.
“Visi-misi yang dijanjikan Deni saat pemilihan tidak terrealisasi. Program kerja hanya di atas kertas,” kritik Yadi.
BACA JUGA: Hadiah Juara Umum Porkot Banjar Dijanjikan Cair 2025, Ketua KONI Beberkan Tantangan Anggaran
Dede Hasanudin, Ketua Karang Taruna Kecamatan Banjar, menambahkan jika Karang Taruna membutuhkam solidaritas di komponen kepengurusan. “Kami ingin soliditas kembali. Jangan sampai kepentingan individu mengalahkan tujuan organisasi,” ujarnya.
Deni Herdiandi, yang juga anggota DPRD Kota Banjar, membantah kelalaiannya. Ia menyebut vakumnya kegiatan organisasi disebabkan oleh kesibukan agenda politik seperti Pemilu dan Pilkada.
“Kami menjaga netralitas dan independensi selama kontestasi. Vakum ini hanya sementara. Siap memperbaiki komunikasi,” kata Deni.