Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer di kementerian dan lembaga (K/L). Hal ini menepis kabar yang beredar di masyarakat terkait kemungkinan pengurangan pegawai honorer akibat efisiensi anggaran.
“Terkait berita pemutusan hubungan kerja atau PHK di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan K/L,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Sri Mulyani menegaskan rekonstruksi dan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga tidak akan memengaruhi keberadaan tenaga honorer. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas pegawai, terutama sektor pelayanan publik.
Sebelumnya, ramai diperbincangkan di media sosial bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dapat menyebabkan PHK massal tenaga honorer. Namun, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan terus melakukan monitoring agar hal tersebut tidak terjadi.
Pemerintah menegaskan tenaga honorer tetap dipertahankan agar pelayanan publik berjalan optimal sesuai arahan Presiden.
“Langkah efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga dilakukan agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan pelayanan publik yang baik,” tegas Sri Mulyani.