Haris menyarankan, semestinya utang dikelola untuk kebijakan yang bersifat produktif dan berdampak langsung pada pembangunan kesejahteraan rakyat. Ketika Presiden Prabowo mengubah haluan yang tidak bergantung pada utang, maka konsekuensinya pemerintah harus menutup defisit anggaran dengan mencegah kebocoran dan korupsi, serta melakukan efisiensi dan penghematan.
“Saya memandang switching anggaran Rp306 triliun dari kegiatan yang tidak produktif kepada kegiatan ekonomi produktif yang berdampak langsung kepada rakyat adalah sebuah revolusi politik dalam pengelolaan negara,” jelas Haris.
“Napas dari seluruh kebijakan efisiensi, penghematan, pencegahan kebocoran dan korupsi, serta tidak bergantung pada utang dan impor, diorientasikan semata-mata untuk kepedulian dan perlindungan kepada rakyat,” imbuhya menandasi.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4976661/original/076848600_1729598699-20241022-Sertijab_Menhan-HER_10.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)