Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya optimistis initial memorandum bidang antikorupsi akan dibawa Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada Juni 2025 mendatang. Saat ini, kata Airlangga, proses aksesi Indonesia ke OECD memasuki tahap penyusunan 32 bab dokumen initial memorandum.
Proses aksesi ini merupakan asesmen kesesuaian regulasi Indonesia terhadap 239 instrumen hukum OECD. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Polri, dan KPK menjadi ujung tombak untuk mempercepat akses Indonesia ke OECD.
“Kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan yaitu Omnibus Law. Jadi, ada dua cara yakni ratifikasi dan melakukan Omnibus Law terhadap hal-hal yang dirasa penting. Kita berharap submisi initial memorandum akan selesai di triwulan pertama dan bisa dibawa dalam pertemuan Dewan Menteri OECD di bulan Juni 2025,” ujar Menko Airlangga saat Workshop and Technical Discussion Supporting Indonesia in Fightong Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention di Jakarta, Senin (10/2/2025).
Airlangga mengapresiasi inisiatif Kedutaan Jepang untuk mendukung kegiatan workshop dan diskusi teknis mendukung Indonesia masuk OECD. Menurut Airlangga, Indonesia dan Jepang telah bekerja lebih dari 10 tahun untuk mempromosikan OECD di ASEAN, sehingga memang sudah waktunya Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang bisa masuk sebagai anggota OECD.
“Saya berterima kasih karena ini menjadi salah satu yang dari awal merupakan pilar yang terberat, bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk Jepang karena itu kita melakukan ini lebih awal. Jadi, kita lakukan lebih awal dan juga komitmen Indonesia diminta lebih awal juga di bulan Maret sehingga tentu ini akan menjadi credit point untuk pertemuan di bulan Juni,” kata Airlangga.
Indonesia, kata Airlangga, berkomitmen memerangi suap dan bergabung dengan anggota OECD untuk mencapai kebijakan yang lebih baik.
“Kita berharap bahwa dengan masuk dalam OECD, kita bisa kembangkan better policy for better life. Jadi, kebijakan yang kita ambil adalah global, dan ini untuk kepentingan masyarakat,” tandas dia.
Airlangga juga mengapresiasi dukungan seluruh negara OECD terhadap keikutsertaan Indonesia dalam financial action task force (FATF) yang menjadi salah satu pilar yang berpengaruh dalam multilateral agreement. Airlangga menyampaikan Indonesia menetapkan visi Indonesia Emas, yakni menjadi salah satu negara yang memiliki ekonomi sepuluh besar.
Dia mengaku sebetulnya secara purchasing power parity (PPP), berdasarkan laporan yang disampaikan oleh IMF, saat ini Indonesia sudah masuk di dalam sepuluh besar, yakni di nomor 8. Berdasarkan IMF report, Indonesia memiliki ekonomi US$ 4,8 triliun.
“Kalau memang berdasarkan G20 kita masih di ranking 16. Berdasarkan GDP, yang tahun kemarin alhamdulillah kita sudah mendekati US$5.000 GDP per kapita dan tentu ini kita berharap kita bisa tingkatkan di 2030 di atas US$12.000. Dengan PPP kita di atas beberapa negara lain, dan itu biasanya tiga kali. Jadi, kita memang US$4,8 triliun. Jadi, sudah benar Indonesia berada dalam salah satu radar yang akan masuk dalam aksesi OECD,” jelas Airlangga.
Airlangga mengatakan dengan OECD pemerintah berharap perekonomian dapat terus meningkat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yakni mencapai 8% yang salah satu kuncinya yaitu investasi. Menurut dia, Indonesia mempunyai iklim investasi yang baik, tidak hanya domestik tetapi internasional.
“Jadi, kita berharap investasi bisa meningkat di Indonesia. Apalagi dengan ketidakpastian global per hari ini, maka tentu kita harus memperkuat kawan kita yang ada di Asia Pasifik, termasuk di dalamnya ASEAN, Jepang, dan berbagai kerja sama yang kita lakukan di negara-negara ASEAN. Tentu kita membutuhkan teman lebih banyak yaitu teman-teman di OECD,” pungkas Airlangga.