Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti, menyatakan bahwa Indonesia terus berupaya mempertahankan kebijakan hilirisasi nikel di hadapan WTO. Dia mengapresiasi kemenangan Indonesia dalam kasus sawit dan berharap hasil serupa dapat dicapai dalam kasus nikel.
“Kebijakan hilirisasi nikel sangat penting bagi Indonesia. Kami memiliki tim negosiator yang handal di WTO, dan kami yakin akan menemukan solusi terbaik untuk kasus ini,” kata Roro di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada 17 Januari 2025.
Waspadai Potensi Ketimpangan
Selain tekanan global, Satgas juga menyoroti potensi ketimpangan yang mungkin timbul dari proses hilirisasi. Baik dari sisi investasi maupun dampaknya terhadap masyarakat di sekitar kawasan hilirisasi.
Erani menanggapi hasil riset yang menunjukkan potensi ketimpangan dalam proses hilirisasi. “Kita harus berhati-hati terhadap munculnya ketimpangan di berbagai level, baik dalam investasi maupun dampaknya terhadap masyarakat,” ujarnya.
Salah satu catatan penting adalah potensi ketimpangan investasi antara perusahaan besar dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Hilirisasi seringkali membutuhkan modal besar dan teknologi canggih, yang mungkin sulit diakses oleh UKM.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4922044/original/090522800_1724047352-Jokowi_Lantik_Bahlil_hingga_Rosan_Jadi_Menteri_Baru-AFP__8_.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)