Komisi IV DPRD Sentil Pemkab Bogor usai Pondok Pesantren Dituding Penyebab RLS Rendah 

JABAR EKSPRES – Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor tidak setuju soal tudingan yang dilontarkan oleh Pj Bupati Bogor Bachril Bakri, soal pondok pesantren jadi penyebab rendahnya angka rata-rata lama sekolah (RLS).

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi. Dia menilai, ponpes sudah memberikan manfaat yang banyak untuk pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas.

“Pondok Pesantren baik yang ada sekolahnya maupun yang tidak ada, sudah sangat membantu Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas anak bangsa, ini jangan disalahkan, malah kita harus bantu mereka,” katanya Minggu (2/2).

Politisi Partai Golkar itu mengaku, banyak ponpes yang tidak memiliki sekolah, akan tetapi memperbolehkan santrinya untuk melanjutkan pendidikan formal.

BACA JUGA: Menyusut 24 Hektare, Menteri Lingkungan Hidup Ikut Soroti Eksploitasi Danau Lido di Cigombong Bogor

“Para pimpinan pondok pesantren sudah jauh berpikir soal masa depan santrinya, tentu mereka lebih mengetahui apa yang dibutuhkan santrinya untuk kehidupan mereka yang lebih baik di masa yang akan datang,” jelas dia.

Ridwan Muhibi menyarankan, pemerintah mestinya membantu pondok pesantren dari segi fasilitas dan bantuan lainnya yang tidak dimiliki pondok pesantren.

“Kita sudah ada Perda Pondok Pesantren, tinggal bagaimana pemerintah membantu secara maksimal apa yang dibutuhkan pondok pesantren. Kurikulum pondok pesantren biarlah para kiyai yang lebih mengetahui kebutuhannya, kita pemerintah bantu di hal lainnya,” jelas dia.

Pria yang kerap dipanggil Bibih itu juga menekankan, pemerintah agar tidak fokus pada pendidikan atau sekolah negeri, tapi harus mulai memikirkan kesejahteraan sekolah swasta, khususnya yang memiliki ponpes.

BACA JUGA: Pendaki Asal Imapala Uhamka Ditemukan Meninggal Dunia di Gunung Joglo Bogor

“Jangan dibeda-bedakan antara negeri dan swasta, mereka sama-sama membantu kita untuk menjadikan anak bangsa yang memiliki kualitas, apalagi di pondok yang menekankan pendidikan karakter dan akhlak, maka pemerintah harus memikirkan itu semua,” pungkasnya.