Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memberikan tanggapan terkait penghematan belanja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Salah satu pos yang terkena dampak efisiensi adalah pembangunan infrastruktur.
Dody menyatakan pihaknya masih menunggu rincian anggaran yang akan dipangkas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Detail tersebut akan disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Sudah, sudah (reviu anggaran). Kita tinggal menunggu detailnya dari Bu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati),” ujar Dody di kantornya, Jumat (24/1/2025).
Dody menambahkan setelah menerima surat dari Sri Mulyani, informasi terkait anggaran final akan disampaikan kepada publik. Keputusan akhir nantinya akan diambil oleh menteri keuangan dan diteruskan ke direktorat di Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kita dikasih berapa final (anggaran)-nya begitu. Kemudian kita jabarkan kepada tiap-tiap direktorat jenderal,” pungkasnya terkait penghematan APBN 2025.
Penghematan belanja APBN 2025 ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Inpres ini dikeluarkan pada 22 Januari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Efisiensi yang ditargetkan mencapai Rp 306,69 triliun, terdiri atas belanja kementerian/kembaga (K/L) Rp 256,1 triliun dan dana transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.
Namun, penghematan ini tidak berlaku untuk belanja gaji pegawai dan bantuan sosial (bansos). Presiden Prabowo mengarahkan agar efisiensi dilakukan pada enam pos belanja utama, yaitu belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan peralatan dan mesin.
Pemerintah berharap dapat meningkatkan penghematan APBN 2025 tanpa mengurangi layanan kepada masyarakat.