Kalau Ada Bekingan Oknum Harus Ditindak Tegas

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mendesak pemerintah untuk mengungkap misteri di balik pembangunan pagar laut Tangerang. Menurutnya, pagar laut itu tidak cukup hanya disegel, tapi pelaku dan beking juga harus ditangkap.

“Itu harus usut tuntas sampai ketemu siapa yang memerintahkan pemasangan pagar sampai 30,16 km tersebut,” ujar Daniel Johan, Selasa, 14 Januari.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan penyegelan terhadap pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Sebab, pembangunan pagar itu tidak mempunyai izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Legislator PKB Dapil Kalimantan Barat (Kalbar) I itu menegaskan, penanganan masalah pagar laut tersebut tidak cukup hanya dengan penyegelan. Pemerintah dan aparat, kata Daniel, harus tetap mengusut tuntas persoalan itu.

“Persoalan itu harus menjadi perhatian KKP dalam memastikan pemanfaatan ruang laut sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya. 

Apalagi, lanjut Daniel, Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Luat( PKRL) sudah menyatakan bahwa pembangunan pagar laut itu melanggar aturan. Oleh karena itu, dia menilai, persoalan pagar laut tersebut harus segera dibereskan agar tidak mengganggu aktivitas nelayan.

“Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba menguasai ruang laut tanpa adanya izin yang jelas,” kata Daniel.

Ketua DPP PKB itu menilai, tidak mungkin pembangunan pagar laut yang sangat panjang itu dibiayai masyarakat. Sehingga tidak benar jika ada organisasi masyarakat yang mengaku membangun dan membiayai pembangunan pagar.

“Itu tidak masuk akal. Dari mana mereka punya uang begitu besar. Pasti ada yang mendanai. Itu yang harus diusut,” kata Daniel.

Karena itu, Daniel meminta aparat mengusut dan menangkap dalang di balik pembangunan pagar laut yang merusak ekosistem laut itu. Aparat, kata dia, tidak boleh takut dengan pihak-pihak yang menjadi beking dari proyek tersebut.

“Kalau ada beking oknum tertentu harus ditindak tegas juga,” tegas Daniel Johan.

Daniel mengatakan, setelah pembukaan masa sidang pada 20 Januari nanti, Komisi IV akan memanggil KKP untuk membahas persoalan pagar laut yang mendapat perhatian luas dari masyarakat.

“Komisi IV mendorong agar pemerintah tegas menertibkan hal-hal semacam ini, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa berkuasa di atas hukum yang berlaku,” pungkasnya.