Siapa di Balik Pagar Laut PIK 2? LBH Muhammadiyah Ungkap Kaki Tangan Aguan

“Dengan cara melakukan intimidasi, pemasangan tiang-tiang dan beberapa juga mereka dikriminalisasi. Dipaksa dengan harga murah, menggunakan preman,” tambahnya.

Gufron bilang, momen penetapan sebagai PSN telah dimanfaatkan oleh pihak pengembang untuk melancarkan berbagai tindakan yang dinilai merugikan masyarakat sekitar proyek

“Sebelum PIK 2 dijadikan PSN, terjadi pembebasan lahan secara paksa. Malah menggunakan ormas-ormas. Ketika ditetapkan PSN, dua hari setelah pengumuman Pemilu itu luar biasa makin brutal,” kuncinya.

Sebelumnya, Politikus PDIP Ferdinand Hutahean menantang penegak hukum untuk memperlihatkan tajinya.

“Menurut saya inikan penegak hukum berani, punya keberanian tidak untuk menindaki itu secara tegas dan membongkar pagar sepanjang 30 meter itu. Ini soal keberanian saja,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (12/1/2025).

Dikatakan Ferdinand, apa yang diungkapkan Said Didu mengenai kekuasaan sudah dibeli oligarki bisa saja menjadi benar.

“Tapi untuk membuktikan itu juga tidak mudah. Karena namanya kolusi, korupsi begini, tidak dilakukan di atas meja,” sebutnya.

Kata Ferdinand, apa yang berpolemik itu merupakan ujian kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Bagaimana masalah ini diselesaikan dengan cara berpihak ke negara. Intinya kan keberpihakan kepada negara, karena laut tidak boleh dikuasai siapapun, kecuali oleh negara,” tukasnya.

Melihat kasus tersebut, Ferdinand mengatakan bahwa ada upaya dari pihak swasta untuk menguasai laut Indonesia.

“Itu adalah pelanggaran hukum serius kepada kedaulatan bangsa dan negara. Maka, ini sekarang sejauh mana keseriusan pemerintah untuk mengembangkan kedaulatan negara,” Ferdinand menuturkan.