Ngeri! Grup Telegram Berisi 70 Ribu Pria Berbagi Tutorial Mesum

Jakarta –

Sebuah investigasi mengerikan ditemukan, di mana platform messaging Telegram dilaporkan memiliki grup beranggotakan lebih dari 70 ribu pria dari seluruh dunia di mana isi obrolannya terkait seksual.

Dilansir detikINET dari International Business Times, Minggu (12/1/2025), diketahui obrolan grup tersebut saling bertukar informasi soal seks bahkan tutorial untuk memperkosa wanita serta berbagi video rekaman seks.

Temuan ini pun memicu kemarahan yang meluas dan seruan untuk regulasi yang lebih ketat terhadap platform online.

Penyelidikan yang dipimpin oleh jaringan penyiaran publik terbesar di Jerman, ARD, mengungkapkan adanya beberapa grup Telegram di mana para anggotanya saling berbagi gambar dan video langsung penyerangan dan memberikan instruksi terperinci untuk melakukan kejahatan tersebut.

Para anggota, yang sebagian besar berkomunikasi dalam bahasa Inggris, mendiskusikan cara-cara untuk menargetkan perempuan di dalam rumah tangga mereka sendiri, termasuk istri, pacar, ibu, dan saudara perempuan.

Menurut Telegraph, para anggota bahkan memberikan tautan ke toko-toko online yang menjual obat penenang yang disamarkan sebagai produk sehari-hari, seperti produk perawatan rambut, untuk memfasilitasi serangan mereka. Salah satu peserta dilaporkan membual tentang membius istrinya dan menawarkannya kepada pria lain.

Telegram, yang didirikan pada tahun 2013 oleh miliarder teknologi Rusia Pavel Durov, telah berada di bawah pengawasan ketat karena kegagalannya dalam mengatur konten yang terkait dengan aktivitas kriminal.

Dengan lebih dari 950 juta pengguna, aplikasi perpesanan ini telah mendapatkan popularitas karena enkripsinya yang kuat dan penolakannya untuk berbagi data pengguna dengan lembaga pemerintah.

Namun, sikap ini juga menjadikannya tempat berlindung bagi kegiatan terlarang, termasuk perdagangan narkoba, eksploitasi seksual anak, dan, seperti yang disoroti oleh investigasi ini, memungkinkan terjadinya kekerasan seksual.

Meskipun mengklaim memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap konten ilegal, Telegram telah menghadapi kritik atas kelambanannya.

Menurut Reuters, platform ini telah berulang kali menolak untuk bergabung dengan inisiatif seperti National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC) dan Internet Watch Foundation (IWF), yang bekerja untuk mengidentifikasi dan menghapus konten berbahaya.

Telegram juga menolak berpartisipasi dalam program-program yang ditujukan untuk memerangi pornografi balas dendam.

Pendiri Telegram yang kontroversial, Pavel Durov, ditangkap di Prancis pada bulan Agustus 2024 dengan tuduhan terkait dengan memungkinkan aktivitas kriminal melalui moderasi platform yang tidak memadai. Meskipun dibebaskan dengan jaminan, Durov tetap berada dalam tahanan rumah sambil menunggu persidangan.

Temuan investigasi ini sejalan dengan pola pelecehan yang lebih luas. Menurut Pusat Krisis Pemerkosaan Cambridge, satu dari empat perempuan berusia 16 hingga 74 tahun di Inggris dan Wales pernah mengalami kekerasan seksual setidaknya satu kali.

Wanita secara tidak proporsional berisiko lebih tinggi dari orang-orang terdekat mereka. Studi menunjukkan bahwa mereka 46% lebih mungkin diperkosa oleh pasangan intim daripada oleh kenalan lainnya.

Skala pelecehan menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan langkah-langkah komprehensif untuk mengatasi akar penyebab kekerasan dan mendukung para korban.

Pengungkapan tentang grup Telegram ini menyoroti kebutuhan mendesak akan kerja sama internasional untuk mengatur platform online dan mencegah penyalahgunaannya.

Undang-Undang Keamanan Online Inggris tahun 2023, yang meminta pertanggungjawaban platform media sosial untuk melindungi pengguna dari konten ilegal, merupakan langkah ke arah yang benar. Namun, tanpa penegakan global yang konsisten, inisiatif semacam itu berisiko gagal.

Penggunaan aplikasi perpesanan terenkripsi untuk memfasilitasi kejahatan seperti yang ditemukan dalam investigasi ini menunjukkan tantangan yang lebih luas dalam menyeimbangkan privasi dengan keamanan publik.

Ketika pemerintah dan organisasi bergulat dengan kerumitan ini, kebutuhan akan kebijakan yang kuat dan dapat ditegakkan menjadi semakin nyata.

(jsn/jsn)