Jakarta, Beritasatu.com – Politikus senior PDIP Emir Moeis menegaskan Megawati Soekarnoputri masih layak menjabat sebagai Ketua Umum PDIP. Ia juga menyatakan Hasto Kristiyanto tetap pantas menjadi sekretaris jenderal partai berlambang banteng moncong putih tersebut, meskipun tengah menghadapi kasus hukum.
Menurut Emir, hingga kini belum ada figur yang mampu menggantikan Megawati sebagai pemimpin utama PDIP.
“Kalau yang mau gantikan ya harus sanggup seperti Bu Mega, dan sementara saya lihat masih bisa Bu Mega,” ujar Emir seusai menghadiri rangkaian HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025) malam.
Emir menyebut Megawati memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan NKRI, meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai presiden. “Enggak menikmati hiruk pikuk bunga-bunga reformasi dan sebagainya. Namun, justru kita yang menjaga,” ujar mantan anggota DPR ini.
Emir juga mengibaratkan Hasto sebagai jangkar kapal besar PDIP yang dinakhodai Megawati. Menurut Emir, Hasto berperan penting dalam menjaga stabilitas partai dan bangsa dari pengaruh negatif seperti kapitalisme, neoliberalisme, dan komunisme.
“Bagaimanapun Pak Hasto itu pendamping Ibu, bagaikan jangkar. Ibu itu nakhoda, bukan hanya jangkar partai, tetapi NKRI, supaya kapal tidak oleng,” kata Emir terkait usulan kembali Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum PDIP kembali.
Emir tetap optimistis Hasto dapat menjalankan tugasnya sebagai sekjen PDIP meski ia tengah terjerat kasus hukum terkait Harun Masiku. Bahkan, Emir membandingkannya dengan Nelson Mandela yang tetap memimpin Afrika Selatan dari dalam penjara.
“Pak Hasto tetap harus jadi sekjen. Kalau kita dalam keadaan terpuruk, misalnya dia ditahan, dia tetap bisa jadi sekjen. Nelson Mandela saja dari penjara bisa mimpin Republik Afrika Selatan, kenapa kita enggak bisa?” pungkas Emir.
Menanggapi dorongan politikus Effendy Simbolon agar Megawati mundur sebagai ketua umum PDIP, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengingatkan agar semua pihak menghormati proses internal partai.
“Kita jangan berandai-andai. Kita saling menghormati dan menghargai proses internal ada di suatu partai,” ujar Puan seusai menghadiri HUT ke-52 PDIP.
Puan menegaskan PDIP memiliki mekanisme tersendiri dalam merespons status hukum kader dan pergantian struktur organisasi partai. Menurutnya, pergantian kepemimpinan partai hanya dapat diputuskan melalui kongres PDIP, yang dijadwalkan berlangsung pada April 2025.
“Jadi kita ikuti proses PDIP, prosesnya itu untuk internal ada di kongres,” tutup Puan terkait usulan kembali Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum PDIP kembali.
