Jakarta –
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai kurang menguntungkan bagi perekonomian Indonesia akan dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Prabowo juga akan juga melakukan hal-hal kecil untuk rakyat, untuk kemudian bagaimana supaya me-evaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang menguntungkan,” katanya di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Meski begitu, Dasco tidak menjelaskan lebih lanjut terkait proyek apa saja yang akan dievaluasi. Ia menyatakan keputusan tersebut nantinya akan berada di tangan pemerintah.
“Rinciannya gimana itu nanti dari pemerintah dong,” katanya.
Dasco menyebutkan evaluasi terhadap proyek strategis nasional ini akan membuat beberapa pihak merasa tidak senang dengan keputusannya. Ia mengungkapkan bahwa Prabowo akan tetap bertekad dalam melakukan evaluasi terhadap PSN yang dianggap tidak menguntungkan rakyat.
“Prabowo tetap bertekad bahwa ini harus dilakukan apapun itu risikonya,” katanya.
Selain itu, Dasco mengatakan bahwa Prabowo Subianto kini tengah melakukan berbagai upaya pembenahan dan efisiensi di berbagai lini pemerintahan. Salah satunya memangkas berbagai anggaran yang berada di Kementerian dan Lembaga.
“Yang saya kemarin ikuti adalah pengeluaran ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya Rp44,4 triliun. Hanya belanja saya. Dan itu dilakukan efisiensi terhadap pengeluaran kementerian dan lembaga,” katanya.
Adapun sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI-P, Edi Purwanto. Edi mengkritik sejumlah pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Sumatera disebut-sebut dalam kondisi mangkrak. Selain itu, kualitas bangunan juga menjadi salah satu permasalahan yang juga kerap ditemukan.
“Saya lihat ada beberapa PSN yang memang posisi hari ini banyak yang mangkrak,” kata Edi, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
“Harapan kita mungkin, mumpung Pak Menteri (Pekerjaan Umum) baru, cek ada berapa sih program-program yang sudah menghabiskan uang triliunan bahkan ratusan triliun tapi mangkrak,” sambungnya.
Menurutnya, bendungan yang berlokasi di Sarolangun ini mangkrak dan tidak jelas fungsinya. Ia berharap agar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dapat segera meninjau proyek-proyek tersebut.
“Mohon nanti ditinjau secara bersama-sama. Treatment-nya apa yang harus dilakukan. Karena setahu saya sudah 209 lebih bendungan di Sarolangun tapi nggak berfungsi,” ujarnya.
(kil/kil)
