Jakarta, Beritasatu.com – Istana buka suara terkait Presiden Prabowo Subianto yang tidak meninjau langsung peluncuran program makan bergizi gratis (MBG).
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, Presiden Prabowo direncanakan akan meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Namun, peninjauan tersebut tidak mesti dilakukan saat hari pertama pelaksanaan program strategis tersebut. “Kan presiden rencananya sidak. Jadi tunggu saja kapan beliau mau meninjau langsung ya,” kata Hasan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/1/2024).
Program makan bergizi gratis sudah mulai diluncurkan pada Senin (6/1/2024). Pada tahap awal, program makan bergizi gratis menjangkau 190 lokasi yang tersebar di sekolah-sekolah mencakup 26 provinsi Tanah Air secara serentak.
Meski Prabowo belum terjun langsung memantau pelaksanaan makan bergizi gratis pada hari pertama dan kedua, Hasan menyatakan kepala negara secara rutin mendapatkan update program tersebut dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
“Presiden mendapatkan laporan rutin dari Kepala BGN Dadan Hindayana. Jadi beliau selalu dapat update,” ucap Hasan.
Kick off makan bergizi gratis yang sudah mulai berjalan ini mencakup Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, semua provinsi di Pulau Jawa, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.
Dapur untuk makan bergizi gratis dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). SPPG merupakan unit pelaksana program makan bergizi gratis yang bertugas memasok makanan untuk penerima manfaat program.
SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain itu, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur makan bergizi gratis.
Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program makan bergizi gratis bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.