Merangkum Semua Peristiwa
Indeks

Said Aqil Setuju Gagasan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD: Cost Sosialnya Besar – Halaman all

Said Aqil Setuju Gagasan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD: Cost Sosialnya Besar – Halaman all

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) KH Said Aqil Siroj mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai Pilkada dipilih oleh DPRD.

Hal tersebut diungkapkan oleh Said Aqil pada konferensi pers Refleksi Akhir Tahun LPOI di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (25/12/2024).

“Memohon Presiden Prabowo Subianto untuk menyegerakan kajian komprehensif dan multipihak atas gagasan Pimpinan daerah dipilih oleh DPRD,” ujar Said Aqil.

Menurutnya, gagasan ini untuk mengembalikan spirit Demokrasi Pancasila sesuai dengan pasal 4 dalam Pancasila, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Gagasan ini, kata Said Aqil, dapat diimplementasikan ke dalam Pilkada melalui DPRD.

“Agar dapat diimplementasikan ke dalam Pilkada yang dipilih oleh DPRD, agar dapat menjamin stabilitas sosial dan berjalannya demokrasi secara lebih beradab,” katanya.

Dirinya mengatakan sebenarnya NU dalam Musyawarah Nasional tahun 2013, sudah memberikan rekomendasi Pilkada melalui DPRD.

Rekomendasi tersebut, kata Said Aqil, disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu.

Alasannya, Pilkada langsung memiliki biaya sosial dan material yang besar.

“Agar pemilihan kepala daerah, Bupati, Wali Kota dan Gubernur ke DPRD. Melihat cost sosialnya sangat besar kalau secara langsung itu, di samping juga cost material, luar biasa,” pungkasnya.

Gagasan mengenai Pilkada dipilih oleh DPRD disampaikan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat pidato HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

“Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir,” kata Prabowo.

Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

“Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” ungkapnya.