TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) membatalkan hadiah sebesar $10 juta yang dialokasikan kepada siapa pun yang memberikan informasi untuk menangkap pemimpin aliansi bersenjata Suriah Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Abu Mohammad al-Julani.
Pemimpin HTS yang bernama asli Ahmed al-Sharaa itu sempat menjadi buronan AS karena rekam jejaknya yang dulu merupakan anggota ekstremis Al-Qaeda yang mendirikan cabangnya, Front al-Nusra, di Suriah pada tahun 2012.
Al-Julani kembali menjadi sorotan AS setelah HTS berhasil menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember lalu.
AS melihat perkembangan yang positif di Suriah dan memutuskan untuk membatalkan tawaran hadiah itu.
“Berdasarkan percakapan kami, saya memberi tahu dia bahwa kami tidak akan melanjutkan penerapan tawaran program Rewards for Justice yang telah berlaku selama beberapa tahun,” kata Barbara Leaf, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Tengah, ketika bertemu Al-Julani di Suriah, Jumat (20/12/2024).
Barbara Leaf menggambarkan Al-Julani sebagai seorang pragmatis.
Ia mengatakan telah mendengar pernyataan yang sangat praktis dan moderat dari Al-Julani mengenai isu-isu perempuan dan persamaan hak, yang mengindikasikan dirinya sudah meninggalkan pandangan ekstremisnya.
Selain itu, AS juga mempertimbangkan untuk mencabut sanksi yang dulu diterapkan selama masa pemerintahan rezim Assad.
“Kami sedang mempertimbangkan sanksi, dan pemerintahan baru Suriah harus responsif dan menunjukkan kemajuan,” katanya.
Ia memastikan AS akan mendukung pemerintahan baru di Suriah untuk menyelidiki kejahatan rezim Assad.
“Kami akan memberikan dukungan teknis ke Suriah untuk mendokumentasikan kejahatan Assad, dan kuburan massal akan menjadi prioritas kami,” lanjutnya.
AS Mungkin akan Cabut Label Teroris terhadap HTS
Barbara Leaf mengatakan AS sedang mempertimbangkan untuk menghapus status teroris yang diberikan terhadap HTS karena rekam jejak Al-Julani dengan Al-Qaeda di masa lalu.
“Pencabutan sanksi AS dan internasional terhadap Hayat Tahrir al-Sham akan bergantung pada tindakan nyata,” katanya.
Utusan AS itu juga menekankan agar tidak ada campur tangan Iran dalam upaya Suriah untuk bangkit setelah rezim Assad digulingkan.
“Iran tidak akan berperan sama sekali di Suriah dan seharusnya tidak demikian,” katanya.
Di sisi lain, AS memberi sinyal bahwa Turki mempunyai peran besar, pengaruh sejarah, dan kepentingan keamanan nasional di Suriah.
Ia menekankan bahwa pemerintahan baru di Suriah perlu membahas perlunya memastikan kelompok teroris seperti ISIS tidak dapat menimbulkan ancaman di dalam atau di luar Suriah.
Sementara itu, Al-Julani mengatakan prioritasnya di Suriah adalah memulihkan kondisi ekonomi.
Kepemimpinan Suriah kemudian mengeluarkan pernyataan setelah pertemuan Al-Julani dengan utusan AS.
“Amerika menegaskan komitmennya untuk mendukung rakyat Suriah dan pemerintahan baru Suriah, dan berdiri di sisinya dalam menghadapi masalah-masalah besar dan tantangan besar, khususnya di sebelah timur Sungai Eufrat,” kata pernyataan itu.
“Kedua pihak sepakat bahwa apa yang terjadi adalah kemenangan bersejarah bagi rakyat Suriah, dan pihak Amerika menyampaikan ucapan selamat atas pembebasan Suriah dan lepasnya rezim Bashar al-Assad,” lanjutnya.
Pernyataan itu menjelaskan utusan AS mendukung langkah-langkah yang diumumkan oleh pemerintahan transisi Suriah, terutama terkait peningkatan stabilitas, memajukan pertumbuhan ekonomi dan keterwakilian bagi rakyat Suriah.
Jatuhnya Rezim Assad di Suriah
Rezim Assad dari Partai Ba’ath runtuh pada 8 Desember 2024, setelah oposisi bersenjata mengumumkan keberhasilannya merebut ibu kota Suriah, Damaskus.
Sebelumnya, aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), meluncurkan serangan pada 27 November 2024 di Idlib, hingga berhasil merebut kota Aleppo, Hama, Homs, dan Damaskus dalam waktu kurang dari dua minggu.
Pemimpin HTS, Abu Muhammad Al-Julani, mendeklarasikan runtuhnya rezim Assad melalui pidato di Damaskus pada Minggu (8/12/2024).
Assad dan keluarganya dikabarkan kabur ke luar negeri, keberadaannya belum diketahui namun baru-baru ini dikabarkan pergi ke Rusia.
Runtuhnya rezim Assad adalah buntut dari perang saudara di Suriah yang berlangsung sejak 2011 ketika rakyat Suriah menuntut turunnya Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Iran mulai membantu rezim Assad pada 2011 dan Rusia mulai terlibat pada 2015.
Pertempuran sempat meredup pada 2020 setelah Rusia dan Turki menengahi perjanjian gencatan senjata antara rezim Assad dan oposisi di Idlib, sebelum meletus lagi pada 27 November lalu.
Bashar al-Assad berkuasa sejak 2000, setelah meneruskan kekuasaan ayahnya, Hafez al-Assad yang berkuasa pada 1971-2000.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
