Kursi Senayan Tak Didapat Bikin PPP Riuh soal Tobat

Jakarta –

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) riuh terkait tobat nasuha atau tobat yang bersungguh-sungguh. Penyebabnya karena partai bergambar ka’bah itu gagal dapat kursi di Senayan pada Pemilu 2024.

Kegagalan PPP masuk Senayan ini membuat Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M Romahurmuziy atau Rommy menyerukan agar Plt Ketum PPP Mardiono dan jajaran pengurusnya untuk tobat nasuha. Hal itu diutarakan Rommy menjelang Mukernas PPP bertajuk ‘Transformasi PPP untuk Indonesia’ yang digelar pada 13-15 Desember 2024 di Ancol, Jakarta Utara.

“Pada Pemilu 2024 lalu, PPP tidak lolos ke Senayan untuk pertama kalinya. Padahal PPP adalah partai paling senior di antara partai di parlemen, yang sudah 11 kali ikut Pemilu sejak 1973. Seluruh kader tentu menginginkan PPP kembali duduk di DPR RI pada Pemilu 2029 nanti. Tapi untuk itu, ada banyak hal yang harus ditranformasikan,” kata Rommy kepada wartawan, Jumat (13/12).

Berikut ini 3 transformasi yang hendak dicapai PPP:

1. Kaderisasi. 5 tahun terakhir PPP stagnan tanpa kaderisasi, yang ada justru mengubah diri menjadi semata-mata partai elektoral. Padahal kekuatan PPP adalah grassroots kader yang terpelihara hingga ranting.
2. Jati diri. PPP kehilangan identitas sebagai partai umat. Untuk itu, PPP harus merebut kembali hati umat.
3. Kepemimpinan. Alih-alih memperluas basis, PPP justru sibuk dengan pergantian senyap Suharso ke Mardiono yang berujung pada tidak lolosnya PPP.

Rommy juga menyebut mukernas akan mengevaluasi Plt Ketum PPP Mardiono atas kegagalan di Pemilu 2024. Dia mengungkit Pimpinan Majelis PP sebetulnya sudah menyuarakan untuk segera dilakukan muktamar.

“Para Pimpinan Majelis sudah menyerukan untuk menyegerakan muktamar sejak berbulan-bulan silam. Namun Plt Ketua Umum terus berkilah menunda dengan berbagai alasan. Terakhir, surat para Pimpinan Majelis pada Oktober 2024 meminta, agar muktamar segera dilaksanakan di bulan Januari atau Februari 2025. Surat ini bahkan tidak pernah dijawab hingga saat ini. Karenanya mukernas ini wajib memutuskan waktu dan tempat pelaksanaan muktamar, yang diharapkan sesuai dengan permintaan para Pimpinan Majelis yaitu pada bulan Februari 2025,” lanjutnya.

Rommy lantas membeberkan kegagalan DPP PPP periode saat ini. Berikut ini 3 kegagalannya:

2. Modal PPP pada Pemilu 2019 masih 19 kursi. Namun akibat tak lolos PT, PPP saat ini 0 kursi di Senayan, setelah 10 kali sebelumnya PPP selalu hadir di Senayan.

3. Di tengah partai-partai pengusung capres selain Pak Prabowo kemarin masih ‘mendapat’ kursi menteri, PPP ‘hanya’ kebagian UKP. Sebuah posisi politik yang sangat jauh efektivitas kewenangannya dibanding kementerian.

Atas ketiga hal itu, dia pun menyerukan agar Plt Ketua Umum dan seluruh jajaran Pengurus Harian DPP PPP yang merupakan eksekutif/pelaksana kebijakan partai bertobat. Dia juga mendesak mereka meminta maaf kepada kader PPP di seluruh Indonesia.

“Karenanya, selaku Ketua Majelis, saya menyerukan agar Plt Ketua Umum dan seluruh jajaran Pengurus Harian DPP PPP yang merupakan eksekutif/pelaksana kebijakan partai melakukan taubatan nasuha. Tobat yang sungguh-sungguh, dengan secara ksatria mengakui kegagalannya serta meminta maaf secara terbuka kepada seluruh kader PPP atas ketidakmampuannya menjaga PPP di Senayan. Karena sejak PPP gagal ke Senayan, belum pernah ada permintaan maaf. Yang viral beberapa waktu lalu, justru pernyataan Plt Ketua Umum yang menyatakan ‘saya tidak gagal, karena saya bukan caleg’,” tutur dia.

“Semoga Mukernas kali ini menghasilkan keputusan-keputusan yang mampu menjadi titik tolak kembalinya PPP ke Senayan pada Pemilu 2029,” lanjutnya.

Apa respons Mardiono usai diminta tobat nasuha? Simak di halaman selanjutnya: