HTS Berkuasa di Suriah, Pemerintah Diminta Sensitif Pantau Narasi “Jihad” Salah Kaprah di Medsos

HTS Berkuasa di Suriah, Pemerintah Diminta Sensitif Pantau Narasi “Jihad” Salah Kaprah di Medsos
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran 
Dina Sulaeman
mengingatkan pemerintah harus lebih sensitif dengan perkembangan narasi “jihad” yang salah kaprah usai pasukan pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) menduduki Suriah.
Ia menyebutkan, berkuasanya HTS di Suriah dapat memunculkan bibit-bibit radikalisme di dalam negeri karena kelompok-kelompok yang tergabung dalam pemberontakan memiliki banyak simpatisan di Indonesia, misalnya ISIS, HTS, maupun Free Syrian Army.
“Rekomendasi saya ke pemerintah, yang pertama tentu pengawasan terhadap gerakan-gerakan ini semakin diperkuat. Pemerintah perlu sensitif ketika melihat berkembangnya narasi-narasi yang mendukung gerakan “jihad” di Suriah,” kata Dina kepada
Kompas.com
, Sabtu (14/12/2024).
Dina menuturkan, narasi-narasi itu sudah banyak berkembang di media sosial sehingga perlu diawasi lebih ketat.
Kelompok-kelompok yang terafiliasi ini menyebarkan ulang narasi-narasi pemberontakan yang dahulu sempat disebarluaskan ketika awal perang Suriah pada tahun 2012-2017.
Hal ini menandakan bahwa simpatisan tersebut masih tumbuh di Indonesia.
“Berarti kan kelihatan bahwa sel-sel ini masih ada, selama ini masih ada. Sekarang ada momentum untuk bangkit lagi menyebarluaskan narasi mereka. Itu pertama, (perlu) pengawasan. Dan kemudian edukasi publik itu penting banget,” tutur Dina.
Dina tidak memungkiri, kemenangan HTS di Suriah bisa saja memberikan inspirasi serupa untuk pendukungnya di Indonesia.
Pasalnya, para pendukung di dalam negeri itu akan tetap menyetujui apa yang dilakukan oleh HTS, meski pemimpin tertingginya, Mohammed Al Julani, baru-baru ini menyatakan sudah berubah usai keluar dari keanggotaan ISIS di Irak.
Terlebih, tanpa diketahui, donasi kemanusiaan untuk korban perang yang disalurkan masyarakat Indonesia sempat terbukti dialirkan ke Idlib, Suriah, markas utama HTS.
“Contohnya ada lembaga yang waktu itu ditangkap oleh Densus. Itu ternyata mengirimkan donasi orang-orang Indonesia yang dikumpulkan dari rakyat Indonesia ke Idlib. Nah ini juga saya khawatir (suplai) ini juga akan berlanjut,” ujar Dina.
Padahal, lanjut Dina, melakukan pemberontakan dengan menyebar teror karena alasan menggulingkan pemerintahan diktator tetap tidak dapat dibenarkan.
Diketahui, kelompok itu melakukan pemberontakan ke pemerintah Suriah yang dinilai diktator.
Kelompok ekstrem ini melakukan aksi pembunuhan secara acak dengan pengeboman di pasar, masjid, hingga sekolah. Sebaliknya, mereka tidak mengetahui pasti afiliasi politik orang-orang yang menjadi korban.
Menurut Dina, ideologi-ideologi yang berisi kekerasan dan menyebar kebencian pada kelompok lain ini akan sangat berbahaya jika berkembang di dalam negeri.
“Tentu bahaya sekali ya buat kita ya. Karena di kita pun banyak pertentangan politik juga. Padahal kan pertanyaannya, apakah untuk menggulingkan seorang diktator harus melakukan aksi teror? Harus membenarkan aksi teror? Enggak. Nanti kalau kita nggak setuju sama pemerintah, apakah kita harus menyetujui aksi teror?” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, peralihan kekuasaan di Suriah dari rezim Bashar Al-Assad kepada kelompok pemberontak Abu Mohammed Al Julani terjadi pada Minggu (8/12/2024).
Kelompok pemberontak berhasil menguasai dua kota besar Suriah, Aleppo dan Damaskus. Sedangkan Assad diketahui melarikan diri ke Rusia.
Transisi kepemimpinan kini di tangan Julani dengan pemerintahan sementara hingga 1 Maret 2025 sebelum dilakukan pemilihan kepala negara yang baru.
Konflik bersenjata di Suriah turut menyerap perhatian pemerintah. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui KBRI telah melakukan evakuasi warga negara Indonesia dari kota-kota yang bergejolak ke Indonesia.
Pemerintah telah mengevakuasi 37 WNI yang terdiri dari 35 WNI dan 2 staf pendamping KBRI Damaskus. Puluhan orang itu telah tiba di Indonesia yang terbagi dalam tiga penerbangan.
Pasca evakuasi 37 WNI, KBRI Damaskus kembali mencatat sebanyak 97 WNI lainnya turut bersedia dievakuasi. Namun, pola evakuasi selanjutnya akan memperhatikan situasi keamanan di lapangan yang sangat dinamis.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.