Jakarta –
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan mempercepat proses penyelesaian sengketa tanah yang menyangkut program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti hilirisasi, swasembada energi, hingga swasembada pangan. Hal tersebut merupakan tugas prioritas yang diminta Presiden Prabowo Subianto.
Nusron mengatakan, Prabowo meminta untuk menyelesaikan konflik tanah yang baik melibatkan pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, Prabowo juga ingin agar sengketa yang menyeret Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan TNI/POLRI menjadi prioritas.
“Kita ini dapat tugas dari Pak Presiden untuk mengatasi hal prioritas yang ada tiga hal, pertama adalah penyelesaian konflik tanah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kedua, juga diminta menyelesaikan masalah konflik dan sengketa tanah yang melibatkan BUMN. Lalu, yang ketiga itu sengketa dan konflik tanah yang melibatkan TNI/POLRI,” kata Nusron dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).
Dalam upaya penanganan ini, Nusron telah melakukan pertemuan dengan lembaga terkait untuk konsolidasi penyelesaian masalah. Kemudian pihaknya akan menyelesaikan satu per satu.
Kepada jajarannya di Kementerian ATR/BPN, Nusron meminta agar fokus menyelesaikan persoalan dengan akurat dengan berdasarkan risk management yang terukur. Apalagi lagi jika sengketa tanah tersebut terkait program strategis yang berhubungan dengan swasembada energi, swasembada pangan, hingga hilirisasi yang tercantum dalam asta cita Prabowo.
“Di dalam Asta Cita Pak Prabowo itu ada swasembada energi. Kalau itu menyangkut swasembada energi, saya minta kepada Bapak-bapak Dirjen nanti kalau ada permohonan dari BUMN yang sifatnya strategis yang menyangkut swasembada energi, swasembada pangan, hilirisasi, sejak dokumen dinyatakan lengkap, sudah bisa ditangani,” jelas Nusron
“Jangan sampai kita dianggap menghambat, namun tetap dengan langkah yang akurat, akuntabel, prudent dan berbasis pada risk management,” tambah dia.
(ara/ara)
