Merangkum Semua Peristiwa
Indeks

Tegaskan Rekrutmen Pendamping Desa Bebas KKN, Mendes Yandri Ancam Polisikan Calo

Tegaskan Rekrutmen Pendamping Desa Bebas KKN, Mendes Yandri Ancam Polisikan Calo

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengancam akan melaporkan oknum-oknum yang terlibat praktik calo dalam proses rekrutmen pendamping desa. Ancaman ini disampaikan setelah menerima banyak laporan masyarakat terkait upaya pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari proses rekrutmen tersebut.

“Jika ada yang bermain-main, kita laporkan ke polisi. Tangkap saja supaya ada efek jera,” tegas Yandri saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Paripurna Penajaman 12 Rencana Aksi Kemendes PDT di Kalibata, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Yandri menegaskan proses rekrutmen pendamping desa tidak dipungut biaya sepeser pun, baik untuk pendamping baru maupun yang akan melanjutkan tugasnya. Ia memastikan posisi pendamping desa akan diisi oleh individu yang memiliki kapabilitas melalui proses seleksi administratif dan evaluasi yang bebas dari transaksi ilegal.

“Kami pastikan tidak ada pungutan satu rupiah pun dalam proses ini. Pendamping desa harus lolos seleksi dengan transparan dan terbuka untuk semua,” ujar Yandri.

Yandri juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir mengikuti proses rekrutmen pendamping desa. Ia meminta masyarakat segera melaporkan pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan bayaran tertentu, baik ke Kemendes PDT maupun langsung ke polisi.

“Jangan takut ikut tes. Kalau ada yang minta bayaran, laporkan saja. Ini untuk memastikan rekrutmen bersih dan adil,” tambahnya.

Langkah tegas ini, menurut Yandri, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia menegaskan pentingnya membangun desa secara profesional demi mencapai pemerintahan desa yang bersih dan transparan.

“Jika ada pemerintahan desa yang bermain-main, apalagi memotong hak pendamping desa, kami akan tindak tegas. Ini perintah langsung dari Presiden Prabowo. Tidak ada kompromi demi membangun desa yang lebih baik,” pungkas Yandri.