Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat bakal mengalokasikan lahan seluas 564.000 hektare untuk menyukseskan program transmigrasi di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan lahan yang bakal dialokasikan untuk program tersebut berasal dari lahan terindikasi terlantar yang totalnya mencapai 854.662 hektare (Ha).
“Untuk transmigrasi ada 564.000 hektare [dari indikasi tanah terlantar 854.662 Ha],” jelas Nusron Wahid dalam Rakernas REI di Bandung, Kamis (5/12/2024).
Sementara itu, bila mengacu pada materi yang dipaparkan, lokasi lahan terindikasi terlantar yang bakal digunakan untuk menyukseskan program prioritas Prabowo itu lokasinya mayoritas berada di luar Jawa.
Wilayah Kalimantan Timur menjadi daerah yang paling besar memiliki potensi tanah terindikasi terlantar. Luasannya, mencapai lebih dari 250.000 hektare.
Kemudian, wilayah dengan potensi tanah terlantar paling besar yakni Sumatra Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan.
Untuk diketahui sebelumnya, program transmigrasi masuk ke dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tembus 8%.
Terbaru, pemerintah telah mentransmigrasikan sebanyak 52 Kepala Keluarga (KK) ke wilayah Surabaya dan Semarang.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, hal itu menjadi wujud nyata dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam menghidupkan kembali semangat transmigrasi sebagai upaya membangun Indonesia dari desa dan wilayah terpencil.
Untuk itu, dirinya mengaku bakal berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk dapat mengantongi kepastian lahan dalam rangka menyukseskan program transmigrasi tersebut.
“Tadi Bapak Menteri [Transmigrasi] sudah menyampaikan, urusan tanah, urusan lahan yang seringkali menjadi masalah utama, statusnya, sertifikatnya, Insya Allah ada Kementerian ATR BPN yang siap untuk mendukung problem transmigrasi ini,” pungkasnya.
