JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan, lelang pembangunan gedung legislatif dan yudikatif akan dilakukan tahun depan. Rencananya, lelang prasarana dan sarana gedung tersebut akan dilakukan di kuartal I-2025.
“Lelangnya tahun depan. Iya semua (sama Gedung DPR) lelang kuartal I,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo saat ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 6 Desember.
Dody tak menampik, bahwa pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di ibu kota baru tersebut menjadi prioritas pemerintah di era Prabowo Subianto.
“(Prioritasnya) sekarang itu menyelesaikan (gedung) eksekutif. Kan, ini belum selesai,” katanya.
Namun demikian, Dody bilang bahwa seluruh proyek yang bakal dikerjakan tahun depan saat ini sedang dalam tahap reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Ya harusnya (lelang) kuartal I, lah. Tapi, kan, saya sudah ngomong semua anggaran (sedang) di ‘bintang’ menunggu reviu dari BPKP,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
AHY mengatakan, pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan. Namun, dengan memperhatikan timeline pembangunan mega proyek tersebut yang cukup panjang.
“Kami juga mengetahui IKN ini adalah sebuah proyek yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut dan Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN ini, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan,” ujar AHY kepada wartawan di kantor Kementerian PUPR, Rabu, 23 Oktober.
Dia menilai, tak hanya proyek IKN yang mendapatkan atensi, tetapi juga proyek-proyek strategis lainnya. Terlebih, kata AHY, Presiden Prabowo Subianto memiliki visi untuk memperkuat swasembada pangan hingga energi.
“Jadi, tentu harus ada adjustment yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak dan stakeholders,” katanya.
Meski begitu, AHY bilang, bahwa pembangunan IKN di era Prabowo akan diprioritaskan untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif.
Mengingat, lanjut dia, pembangunan gedung eksekutif di IKN sendiri sudah dikerjakan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan progres pembangunan tahap I hampir 90 persen.
“Selain eksekutif tentu adalah legislatif. Jadi, gedung parlemennya juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau ke depan itu,” tutur Agus.
“Utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya, pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya,” sambungnya.
