Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamaluddin Ritonga menilai, perlu adanya evaluasi oleh pihak Istana Kepresidenan dalam memilih orang yang menduduki jabatan tertentu di bawah jajaran Presiden dan Wakil Presiden.
Pernyataan Jamiluddin tersebut didasari karena belakangan ini dua pejabat publik setingkat juru bicara dan utusan khusus Presiden RI membuat polemik di publik.
Adapun kedua sosok tersebut yakni, Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah dan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati.
Kekinian, Gus Miftah mengumumkan pengunduran diri sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto setelah dirinya ramai-ramai “dirujak” oleh warganet atas pernyataannya yang dinilai merendahkan seorang pedagang es teh bernama Sunhaji.
Menurut Jamiluddin, seharusnya pejabat publik dalam setiap berkomunikasi harus mewakili karakter dan kepentingan presiden.
“Salah satunya, Prabowo dalam berkomunikasi kerap meninggikan derajat rakyatnya,” kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/12/2024).
Dengan begitu, dia mengindikasikan kalau pemilihan jubir dan utusan khusus presiden tidak menggunakan standar atau kriteria yang ketat.
Dirinya lantas berkelakar kalau pemilihan jubir dan utusan khusus itu hanya didasari pada kedekatan, bukan diukur dari kompetensi.
“Ada kesan mereka dipilih karena faktor kedekatan, bukan atas kompetensi dan integritas,” kata dia.
Atas hal tersebut, Jamiluddin berharap perlu dilakukan evaluasi oleh pihak Istana terhadap pemilihan figur yang mengisi jabatan khusus di bawah Presiden.
Hal itu penting kata dia, agar pernyataan blunder yang belakangan ini dilakukan tidak kembali terjadi di kemudian hari.
“Agar hal demikian tak terulang lagi, maka utusan khusus dan jubir kepresidenan layak dievalusi ulang. Mereka yang tak memenuhi kriteria, selayaknya segera diganti,” kata dia.
Lebih jauh, dirinya juga berujar kalau evaluasi perlu dilakukan agar utusan khusus dan jubir kepresidenan tidak menjadi beban presiden.
Pasalnya, kata dia, akan sangat memprihatinkan apabila staf khusus dan jubir kepresiden justru merusak reputasi dan citra presiden.
“Padahal salah satu tugas mereka justru membentuk dan menjaga reputasi dan citra presiden,” tandas Jamiluddin.
