Jakarta –
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Transmigrasi akan berkolaborasi dalam mengembangkan kawasan transmigrasi. Adapun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, setidaknya ada 45 kawasan yang masuk prioritas.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, terdapat beberapa penugasan yang harus dilakukan melalui kerja sama dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga (KL) lain. Salah satunya berkenaan dengan pengembangan kawasan transmigrasi.
Untuk membahas potensi kolaborasi tersebut, Dody bersama Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menerima kunjungan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Maula beberapa waktu lalu.
“Ada beberapa tugas yang harus kami lakukan bersama-sama dengan Kementerian Transmigrasi, khususnya untuk menyiapkan infrastruktur dasar di lokasi-lokasi transmigrasi yang telah ditetapkan. Dengan kehadiran Bapak Menteri Transmigrasi dan jajaran, kami harap ada detail dan arahan lebih lanjut supaya bisa bersinergi dengan baik,” kata Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (30/11/2024).
Dody menerangkan, sebelumnya Kementerian PU telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian terkait dukungan infrastruktur jaringan irigasi dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional. Untuk melancarkan koordinasi, kedua belah pihak telah membentuk Satuan Tugas (Satgas).
“Kalau boleh, kami juga butuh tim kecil dari Kementerian Transmigrasi yang akan mendetailkan kebutuhannya seperti apa, dan perkiraan jumlah anggaran yang bisa dialokasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan, berdasarkan arahan Ranwal RPJMN 2025-2029, dukungan utama Kementerian PU terhadap pengembangan kawasan transmigrasi adalah melalui pembangunan jalan, konektivitas antar kawasan, dan irigasi.
“Tentu harus kita sepakati bersama mengenai pemilihan lokasi, dan kita detailkan masing-masing kawasan tersebut. Di bidang Sumber Daya Air, kami siap mendukung jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian dan sumber air baku bagi masyarakat,” kata Diana.
Kemudian di bidang Bina Marga, Kementerian PU mendukung jalan akses dan jembatan menuju titik-titik pemasaran untuk mempermudah distribusi. Lalu di bidang Cipta Karya, dapat mendukung jalan akses lingkungan, bangunan pengolahan, bangunan pemasaran dan infrastruktur permukiman bagi masyarakat.
Lebih lanjut, berdasarkan data Kementerian Transmigrasi, terdapat total 419 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan 153 kawasan perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Dari jumlah tersebut, diprioritisasi kembali menjadi 45 kawasan yang masuk dalam RPJMN 2025-2029.
Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Kementerian Transmigrasi akan meminta persetujuan Presiden untuk membangun kawasan percontohan terlebih dahulu. Dengan harapan akan mempermudah masuknya investasi di masa mendatang.
“Kami bersyukur memiliki mitra strategis yang dapat mendukung tugas kami. Setelah ini, kami akan melakukan pendataan kawasan mana saja yang butuh infrastruktur pengairan, jalan serta fasilitas umum seperti sekolah misalnya,” ujar Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman.
Iftitah mengatakan, pihaknya berharap Kementerian PU ada di kawasan-kawasan transmigrasi, sehingga dengan demikian seluruh program pemerintah bisa sinergis dalam rangka realisasi visi misi Presiden Prabowo Subianto.
“Ke depan, kita perlu diskusikan dengan lebih sentralistik, mengenai kawasan yang akan menjadi percontohan program transmigrasi. Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN, kita targetkan investor dapat melihat secara langsung kawasan transmigrasi percontohan yang ideal dan baik, sebelum akhirnya berinvestasi ke kawasan transmigrasi lain,” katanya.
(shc/fdl)