Misi khusus untuk Anggito sudah diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum ia dilantik menjadi Wamenkeu. Dari adik sang presiden, Hasyim Djojohadikusumo, ia mendapatkan bocoran tugasnya adalah mengumpulkan uang Rp300 triliun-Rp600 triliun per tahun ke kas negara. Nilai sangat besar yang butuh kerja keras untuk mewujudkannya.
“Kita akan ada program-program yang luar biasa,” ujar Hasyim sehari setelah pemerintahan Joko Widodo berakhir.
Melihat 10 tahun ke belakang, tugas Kemenkeu menggali pendapatan negara terus meningkat seiring anggaran belanja yang juga bertambah. Dalam satu dekade terakhir, kinerja pendapatan negara terjaga dengan aman. Beberapa kali bahkan bisa melebihi target. Pencapaian itu terjadi di tengah tantangan Pandemik Covid-19, geopolitik dunia yang memanas, serta perlambatan ekonomi hampir di semua negara.
Pendapatan negara yang dimulai dari angka Rp1.500 triliun pada 2014 sudah menyentuh di atas Rp2.700-an triliun pada akhir tahun lalu. Realisasi tahunannya fluktuatif menyesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional dan global.
Di tahun 2014, Indonesia bisa mengantongi pendapatan Rp1.545,45 triliun dan sempat menurun menjadi Rp1.496,04 triliun di tahun berikutnya. Periode empat tahun berikutnya, gerak pendapatan negara moncer dengan realisasi Rp1.546,94 tirliun pada 2016, Rp1.654,75 pada 2017, Rp1.928,11 triliun pada 2018, dan hampir menyentuh Rp2.000 triliun pada 2019 yaitu dengan pencapaian Rp1.955,14 triliun.
Meski sempat turun menjadi Rp1.628,95 triliun pada 2020, Indonesia untuk pertama kalinya mencetak pendapatan negara Rp2.006,33 triliun setahun berikutnya. Penerimaan negara di atas Rp2.000 triliun ini terus bertahan sampai dua tahun berikutnya dengan realiasasi Rp2.630,61 triliun pada 2022 dan Rp2.766,74 triliun di tahun 2023.
Sementara di tahun ini, pencapaian itu masih bisa dipertahankan. Hingga Oktober 2024, realisasi pendapatan negara dan hibah telah berada di angka Rp2.247,47 triliun atau 80,20% dari target APBN 2024.
Ribuan triliun rupiah itu masuk ke kantong negara tak lepas dari berbagai strategi yang dibuat pemerintah. Reformasi perpajakan gencar digaungkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.
Tak cuma pajak, pemerintah kala itu juga berupaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penggunaan teknologi diterapkan dalam perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan.
Hasil kerja 10 tahun inilah yang akan dilanjutkan dengan berusaha menggali sumber-sumber baru selama Prabowo Subianto. Penggalian itu yang sedang coba dicari lewat underground economy yang ternyata bernilai fantastis.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5029976/original/069564300_1732949914-Screenshot_2024-11-30_135440.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)