Jakarta –
Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk mengoptimalisasi digital mindset di lingkungan pemerintahan. Hal ini untuk memudahkan transformasi birokrasi dan manajemen ASN. Karena pekerjaan birokrasi saat ini sudah mulai beralih ke digitalisasi dan struktur organisasi juga telah bertransformasi dari bentuk hierarki menjadi koordinasi dan kolaborasi.
Plt Kepala LAN Muhammad Taufiq mengungkapkan selain kurangnya digital mindset, permasalahan lainnya adalah dari sisi kebijakan yang belum terintegrasi antar satu Kementerian dengan Kementerian lain sehingga banyak kebijakan yang saling tumpang tindih dalam menyelesaikan satu permasalahan yang sama.
“Oleh karena itu, LAN menginisiasi gagasan laboratorium kebijakan RB tematik yang merupakan kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan birokrasi berdampak yang mendasarkan pada 4 prioritas yaitu pengentasan kemiskinan, digitalisasi pemerintahan, peningkatan investasi serta program prioritas presiden termasuk penurunan angka stunting,” jelas dia dalam keterangannya ditulis Senin (5/8/2024).
Laboratorium Kebijakan ini diinisiasi model metode BIJAK dalam laboratorium kebijakan yang merupakan akronim dari, Bangun komitmen dalam melakukan kebijakan, Identifikasi terhadap permasalahan melalui internal asesmen, target yang harus dicapai dalam jangka pendek, menengah dan panjang terkait dengan kebijakan yang diinisiasi tersebut, Aktualisasi kebijakan, dan terakhir adalah keberlangsungan inisiatif kebijakan sehingga sebuah kebijakan dapat berumur panjang dan berdampak bagi masyarakat.
“Maka melalui laboratorium kebijakan ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang didasarkan pada knowledge based dan evidence based serta yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.
Dalam kesempatan tersebut Walikota Cilegon Helldy Agustian menyampaikan pengalaman dalam berpartisipasi dalam Laboratorium Reformasi Birokrasi di Kota Cilegon. Hal ini didasarkan pada data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) di mana sejak tahun 2021 hingga mencapai 2024 ini, Cilegon telah berhasil menurunkan prevalensi stunting yang semula 2041 kasus menjadi 876 kasus.
“Capaian tersebut tidak terlepas dari peran LAN dalam memfasilitasi kota Cilegon dalam kegiatan laboratorium RB dengan mengusung konsep BIJAK tersebut kami juga mendapatkan FGD dan aktualisasi dari Dinas Kesehatan kota Tangerang,” ujar dia.
Hal senada juga diungkapkan Asisten Administrasi Umum, Kabupaten Tasikmalaya, Asep Gunadi, S yang menyampaikan gambaran masalah gizi balita di kabupaten Tasikmalaya, trennya menurun baik balita underweight, wasting maupun stunting.
“Memang disadari bahwasanya berdasarkan data prevalensi stunting di kabupaten Tasikmalaya masih mencapai 20,7 persen sedangkan target pemerintah adalah 16 persen. Namun melalui laboratorium RB yang digagas oleh LAN, kami terus mendorong setiap SKPD untuk melakukan berbagai upaya untuk menurunkan prevalensi stunting dengan target 16 persen di tahun 2025 mendatang,” ujar dia.
Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan angka prevalensi stunting yang cukup tinggi. Berdasarkan data tingkat prevalensi stunting di tanah air saat ini masih berada pada besaran 21,6% yang artinya dari 5 orang anak terdapat 1 anak mengalami stunting, angka ini masih jauh dengan target Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yakni di angka 14% pada tahun 2024 mendatang.
Permasalahan stunting ini menjadi salah satu tantangan dalam program reformasi birokrasi tematik yang tengah dicanangkan oleh pemerintah, oleh karenanya Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggagas Laboratorium Kebijakan RB berdampak yang berfokus pada optimalisasi digitalisasi administrasi pemerintah dalam upaya menurunkan angka stunting.
(kil/kil)
